Flexi Pecas Ndahe

Sampean pelanggan Telkom Flexi? Bila iya, sebaiknya sampean hati-hati. Di blog sebelah, saya membaca ada telepon Flexi wartawan yang disadap padahal dia bukan pelaku kejahatan, bukan pula buronan polisi.

Lah, kenapa teleponnya disadap?

Rupanya, wartawan itu sedang menelusuri dugaan penggelapan pajak di anak perusahaan Raja Garuda Mas. Nah, beberapa pekan setelah investigasi itu, beredarlah rekaman komunikasi lewat pesan singkat (SMS) antara si wartawan dan sumbernya. Rekaman yang berasal dari Telkom Flexi itu lalu menyebar di kalangan wartawan lain.

Hmm, kasus yang aneh. Lebih aneh lagi Telkom sebagai operator. Kenapa rekaman SMS itu bisa bocor? Sebetulnya seberapa serius Telkom menghormati privasi pelanggan — sesuatu yang dijamin undang-undang telekomunikasi? Mengapa pula rekaman itu beredar ke mana-mana?

Bukankah Pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi menyebutkan, “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan….” Dan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga mengatur hal itu.

Sepengetahuan saya, rekaman komunikasi lewat telepon hanya boleh dibuka dengan sejumlah syarat. Di antaranya untuk keperluan penyidikan tindak pidana tertentu (narkoba atau tindak pidana yang tuntutannya lebih dari lima tahun, seumur hidup, atau mati). Permintaan itu harus diajukan oleh jaksa atau polisi dengan tembusan ke Menteri Komunikasi.

Telkom kabarnya beralasan bahwa pemberian rekaman kepada aparat sesuai dengan hukum. Tapi privasi si wartawan itu jelas tidak bisa diinjak-injak karena ia bukanlah orang yang terlibat kasus pidana. Ia hanyalah jurnalis yang melakukan investigasi dan menjalin pembicaraan dengan sumbernya, Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan anak perusahaan Raja Garuda Mas.

Kasus ini jelas membuat para pengguna jasa telepon, khususnye pelanggan Telkom Flexi, patut cemas. Ternyata rekaman komunikasi lewat telepon, baik suara maupun teks, mudah jatuh ke pihak yang tak berwenang tanpa memandang apakah sampean itu blogger, saudagar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau tukang becak.

Telkom, juga operator telepon lainnya, mesti ekstrahati-hati dalam memenuhi permintaan aparat. Mereka harus memilah-milah mana permintaan yang sesuai dengan undang-undang dan mana yang datang dari polisi yang suka mengada-ada. Di negara maju seperti Amerika Serikat, penyadapan dan pembukaan rekaman komunikasi telepon hanya boleh dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Jangan sampai permintaan polisi itu hanya sekadar untuk meneror seseorang. Jika praktek kotor ini dibiarkan, kepolisian dan operator telekomunikasi akan menuai banyak protes dan gugatan.

Bagaimana menurut sampean, Ki Sanak?