Rakyat Pecas Ndahe

Desember 6, 2006 § 8 Komentar

Sampean tahu apa tentang rakyat? Ketika ada si miskin yang tergusur lumpur dan si jelata kebingungan melihat ulah para pemimpin yang semakin ndak mutu, sampean tahu apa? Apa pula yang sampean tahu tentang rakyat ketika wakilnya malah berbuat mesum?

Paklik Isnogud kaget ketika pagi itu saya memberondongnya dengan pertanyaan seperti itu. Mulutnya menganga. Alis matanya naik. “Mas, mas, sampean kenapa, Mas?”

“Ndak kenapa-kenapa kok, Paklik. Saya lagi sedih saja, bingung, setelah membaca berita-berita di koran dan televisi. Sampean mestinya rak yo mengikuti to? Apa sampean ya ndak sedih. Coba baca berita tentang wakil rakyat yang mesum itu. Coba baca berita soal dai yang mengingkari kotbahnya sendiri. Coba sampean dengar jeritan warga Sidoarjo yang ndak kunjung mendapat uang kompensasi setelah rumahnya terendam lumpur PT Lapindo itu, Paklik. Apa komentar sampean?”

“Ya sebetulnya sedih juga sih, Mas. Tapi saya bisa apa? Rakyat itu bisa apa? Mereka itu kan cuma ada lima tahun sekali.”

“Lima tahun sekali? Maksudnya?”

“Ya itu, Mas. Kan cuma lima tahun sekali rakyat dianggap ada, yaitu ketika para politikus membutuhkan suara. Mereka perlu. Datang dengan mobil atau pesawat terbang, di udara panas dan gerah, ke pelbagai pelosok, mereka melakukan hal-hal yang biasanya hampir tak pernah mereka lakukan: bersuara keras di depan publik, menyanyi di depan publik, bertepuk-tepuk, berjoget, melakukan banyak hal yang tak biasa mereka kerjakan. Tujuan: menarik perhatian. Menarik hati. Meminta. Dan rakyat memberi. Setelah itu, mereka lupa lagi. Rakyat, buat mereka, cuma debu di ujung cakrawala.

Kalau kita bicara tentang hubungan rakyat dan pemimpinnya, saya jadi teringat pada Thomas Stamford Raffles. Pada 1813, Raffles menulis sebuah buku tentang Jawa. Hasilnya kemudian sebuah karya klasik yang termasyhur, yang mula-mula disusunnya di Cisarua dan akhirnya rampung di London: The History of Java.

Buku tebal itu tentu saja bukan sebuah buku sejarah yang obyektif. Raffles jelas menunjukkan sikap membela prestasinya sendiri. Sebagai penguasa Inggris di Jawa di dasawarsa awal abad ke-19 ia hendak memperlihatkan bagaimana berbedanya sikapnya memerintah dengan sikap kolonial orang Belanda.

Ia beberapa kali mengecam pemerintahan Belanda yang mengisap rakyat pribumi. Ia mengisahkan bagaimana orang Belanda selalu pergi dengan dikawal dan mengunci rumahnya ketakutan. Ia mengutip laporan dari Jepara pada 1812 yang ditulis Residen Belanda Dornick untuk menunjukkan betapa buruknya persangkaan si pejabat kepada rakyat pribumi.

Orang Jawa, menurut Dornick:

Pengecut, culas, keji, dan cenderung merampok serta membunuh, ketimbang bekerja.

Raffles tak setuju itu. Namun Jawa yang dibawahkan Raffles memang sebuah wilayah dengan sejarah yang penuh dengan sikap penguasa yang menghina hamba sahayanya, rakyat. Bahkan Raffles sendiri, meskipun berusaha menunjukkan penghargaan kepada orang pribumi, mengakui itu. Raffles menulis bagaimana despotisme di Pulau Jawa berlaku:

Sang despot adalah si pemilik, selebihnya adalah miliknya.

Ia mengutip laporan Hogendorp, seorang Belanda yang tinggal di wilayah ini sebelum datangnya orang Inggris. Bagi Hogendorp, pemerintahan di Jawa yang dijalankan oleh para bupati yang digaji pemerintah kolonial adalah ‘salah’. Sistem itu melahirkan banyak ‘tindakan ketidakadilan’, dan ia pasti akan ‘menghancurkan negeri ini’.

Hogendorp melihat, bagaimana para bupatipada umumnya ‘orang-orang yang tak tahu apa-apa serta tak banyak kerja’ dan tak peduli benar akan tanah dan rakyat mereka. Mereka cuma ‘berusaha memeras dan menyedot sebanyak-banyaknya dari rakyat, baik untuk kebutuhan dan kenikmatan mereka sendiri, maupun untuk memuaskan gubernemen dan atasan mereka yang langsung’.

Dalam keadaan macam itu, apa yang dapat menyelamatkan situasi? Raffles cuma melihat satu hal — letaknya di kepala.

Satu-satunya pengekang kehendak pucuk pemerintahan adalah adat istiadat negeri ini.

Dalam adat itu seorang raja harus berbuat baik — dan Raffles mengutip cukup panjang bagian-bagian yang menarik dari kitab kuno Niti Praja. Dalam kitab ini disebutkan, bahwa seorang raja yang baik harus ‘melindungi rakyatnya dari semua tuntutan yang tak adil dan dari penindasan’.

Kebaikan sang raja harus ‘mengalir jernih dan penuh, bagaikan alir sungai pegunungan, yang dalam berjalan menuju laut, menyuburkan tanah yang dituruninya’.

Seorang raja, demikian petuah Niti Praja, adalah ibarat dalang. Seperti dalang di depan penontonnya, raja harus memperlihatkan keadilan, agar hal itu jadi ajaran bagi rakyat. Demikianlah rakyat ‘harus tahu bahwa si bersalah dihukum dan yang tak berdosa tak ditindak, bahwa semua orang yang didakwa secara tak benar harus dibebaskan.’

Bagi seorang liberal seperti Thomas Stamford Raffles, apa yang tercantum dalam Niti Praja itu tentulah menggugah hatinya. Namun Niti Praja bagaimanapun hanya sebuah manuskrip. Ia hanya sebuah ajaran moral. Jika raja dan para bupati tak mematuhinya, seperti yang ternyata terjadi di dalam sejarah, apa daya?

Mungkin Raffles lupa bahwa Jawa tak sama dengan Inggris. Nun di sana, raja tak bisa lagi sewenang-wenang bukan karena hukum yang tak tertulis, tapi karena telah datang kekuatan baru: orang kota, para saudagar, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan kekuatan ekonomi.”

“Lah, tapi kita kan sebentar lagi juga bakal dipimpin oleh para pedagang, saudagar tamak, yang cuma memikirkan usahanya itu, Paklik? Pemilihan umum memang masih lama, tapi sampean kan sudah melihat sendiri bagaimana para saudagar, calon-calon itu, ancang-ancang, mengatur langkah menuju kursi RI-1? Apa sampean ndak rumongso, Paklik? Atau pura-pura ndak tahu? Kalau kejadian beneran kan gawat, Paklik!”

“Ndak usah khawatir, Mas. Nanti kita berjuang lagi. Kita tolak mereka.”

“Caranya?”

“Ya ndak usah milih mereka. Gampang kan?”

“Ah, teori ….” dan saya pun ngacir meninggalkan Paklik yang bengong sendirian.

§ 8 Responses to Rakyat Pecas Ndahe

Tinggalkan Balasan ke kikie Batalkan balasan

«

»

What’s this?

You are currently reading Rakyat Pecas Ndahe at Ndoro Kakung.

meta