Porong Pecas Ndahe
Desember 18, 2006 § 5 Komentar
Bahkan di Porong pun ada meja khusus untuk menghadapi teror. Toh meja itu akhirnya tak kuasa juga menahan serbuan lumpur yang menenggelamkan Porong. Memang ada masanya ketika kantor ini menjadi “tempat yang menakutkan”. Pada masa ketika seorang buruh bernama Marsinah ditemukan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan ketika Kapten Kusaeri, bekas Komandan Rayon Militer Porong yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Marsinah, pernah berkantor.
Sampean tentu masih ingat Marsinah, buruh pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, itu kan? Sudah lupa? Sama. Saya juga. Tapi, sampean beruntung, Ki Sanak. Paklik Isnogud kebetulan tadi tiba-tiba mengingatkan saya pada Marsinah sewaktu saya menunjukkan kepadanya foto-foto tentang situasi dan kondisi Porong pasca banjir lumpur Lapindo Brantas Inc. itu.
“Marsinah itu kasus yang menggegerkan, Mas,” Paklik memulai ceritanya. “Kira-kira sama menggegerkannya seperti kasus kematian penyanyi Alda Risma kesukaan sampean itu, Mas.”
“Halah, Paklik ini kalau cerita kok belok ke mana-mana. Marsinah ya Marsinah saja, ndak usah ke Alda. Ayo terusannya bagaimana itu?”
“Hehehe … Ya, ya, ya … kita balik ke Marsinah ya,” kata Paklik sambil membetulkan posisi duduknya.
“Mayat Marsinah ditemukan di Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur, 9 Mei 1993. Laporan forensik menyebutkan Marsinah mati karena tusukan benda runcing. Perutnya luka sedalam 20 sentimeter. Selaput daranya robek dan tulang kelamin bagian depannya hancur. Sekitar dua liter darah keluar dari tubuhnya yang disiksa dan dijarah.
Barangkali bila kelak ada orang yang bisa berbicara tentang suatu semiologi pembantaian, kita mungkin akan lebih melihat dari jasad yang ditemukan di tepi jalan di Dusun Jegong itu bahwa luka-luka dan kematian Marsinah menandai dua macam agresi sekaligus: yang pertama adalah agresi terhadap Marsinah sebagai seorang buruh, dan yang kedua adalah agresi terhadap Marsinah sebagai seorang perempuan.
Meski para pelakunya telah dihukum, tak jelas benar mengapa Marsinah dibantai dengan cara yang sedemikian rupa kejamnya?
Marsinah cuma seorang buruh yang mengais-ngais dari remah-remah dunia yang dikenalnya secara terbatas. Ia tak punya pilihan lain. Ia bermaksud mengubah nasibnya. Ia pernah bekerja di pabrik sepatu Bata selama setahun, dan akhirnya ia bekerja di pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, itu. Upahnya Rp 1.700 sehari ditambah uang ”tunjangan” Rp 550 yang hanya diberikan bila seorang buruh masuk bekerja. Untuk menambah penghasilan, ia berdagang kecil-kecilan.
Tentang buruh, kita tahu betapa lemah kedudukannya dalam kehidupan sosial-ekonomi yang berkelebihan tenaga kerja seperti Indonesia sekarang. Tentang perempuan, kita tahu betapa senantiasa genting posisinya dalam sebuah lingkungan budaya yang semakin memuja ”Ramboisme” seperti sekarang.
Dalam ”Ramboisme”, yang diagungkan adalah citra kewiraan, citra kelaki-lakian di medan laga, citra yang akhirnya menganggap ketegaran (rigiditas) sebagai sesuatu yang baik dan disamakan dengan keteguhan, citra yang melihat dunia dan orang lain dalam hubungan kalah atau menang, citra yang tidak toleran terhadap apa yang halus, subtil, kompleks, dan cerewet, dan karena itu harus ditampik dan dicemoohkan.
Marsinah adalah sebuah petunjuk, mungkin lambang, yang terang dan perih. Ia telah menunjukkan bahwa hak asasi bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan sebagai sebuah benda yang datang dari luar, dan bergulir jadi percaturan antara orang-orang penting. Hak itu bukan ibarat sebutir bola golf. Dunia tempat Marsinah tewas dalam umur 23 tahun bukanlah sepetak luas rumput yang tenteram.
Apa yang dialami Marsinah adalah sebuah gambaran yang menyesakkan, tentang bagaimana seseorang yang memperjuangkan tuntutan yang bersahaja pada akhirnya tersangkut dengan masalah hak yang dasar: hak untuk punya suara, hak untuk punya harapan, bahkan hak untuk punya jiwa dan badan.
Kebutuhan dan harapannya sederhana. Kita tahu, Marsinah tak bersalah karena itu. Tapi rupanya inilah yang berlaku: dengan cara kotor atau tak kotor, para pemilik modal boleh menghimpun kekayaan, para manajer dan para pemegang kekuasaan boleh menambah penghasilan, tapi buruh sebaiknya jangan.
Pertumbuhan ekonomi kita, kegairahan investasi kita, telah dibuat bertelekan pada upah buruh yang kecil, untuk menghemat ongkos produksi. Tapi, sementara itu, kita tak pernah mengusik berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menyogok para pemberi tender atau pemberi kredit.
Keserakahan boleh berlangsung di atas, tapi buruh tak usah berteriak menuntut nafkah yang lebih baik dan tak boleh berteriak kesakitan. Itulah sebabnya Marsinah dibunuh dan tubuhnya dibuang. Ia bersama teman-teman sekerjanya menuntut agar ”tunjangan” yang Rp 550 itu bisa diberikan secara tetap.
Bukan angka rupiah itu benar yang menjadi persoalan di sini, melainkan keberanian untuk menuntut itulah yang agaknya mengganggu. Para buruh di Porong, Sidoarjo, itu sudah mengganggu sebuah paham tentang ”ketenteraman”, ”keselarasan”, ”ketertiban”, dan ”kesatuan dan persatuan” paham yang tengah diberlakukan dengan cara yang sering gampangan, kasar, dalam skala besar di Indonesia.
Dari sini kita pun bisa bercerita tentang hadirnya di antara kita sebuah ”ideologi” (dan jalinan kepentingan) yang bisa begitu sewenang-wenang terhadap segala anasir yang selama ini sudah berada dalam posisi marjinal. Yang saya maksudkan di sini adalah kaum buruh dan kaum perempuan.
”Ideologi” seperti itulah sebenarnya yang membunuh Marsinah. Siapa pun orang atau kelompok yang membantai Marsinah pasti mengira, kematian seorang buruh perempuan dari dusun itu tak akan menimbulkan heboh: sangka mereka mayat yang terpuruk di tepi jalan Desa Jegong itu akan hanya jadi berita satu kolom di koran lokal, meskipun cukup efektif buat menggertak para pengganggu ”ketertiban” di sekitarnya.
Untunglah, para pembunuh itu pongah dan salah sangka. Mereka tak sadar bahwa ketika Marsinah dan kawan-kawan bangkit menuntut perbaikan nasib, pada saat itu kaum buruh tak bisa disepelekan terus, sebagaimana kaum perempuan tak bias dimarjinalkan lagi. Industri tumbuh, buruh kian tampak, suara mereka semakin terdengar, dan juga perempuan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dalam sektor yang lebih membuat mereka mandiri.”
“Tapi itu kan cerita masa lalu, Paklik. Pada masa ketika kegelapan menyebar, pada masa ketika kekuatan begitu terpusat dan ada orang-orang yang tak mau diganggu,” saya mencoba mendebat Paklik.
“Siapa yang bisa menjamin tak ada Marsinah kedua, ketiga, dan seterusnya, Mas? Siapa yang bisa menjamin masa-masa itu tak akan datang lagi? Siapa, Mas? Sampean?”
Saya terdiam tak mampu menjawab pertanyaan Paklik.
Ndoro Kakung 
sebagai sesama buruh saya cuma bisa berteriak (menirukan dedengkot marxisme):
“kaum buruh sedunia, bersatulah!!”
masih marah, masih maaarah banget kalo inget marsinah, mas 😦
Wah..aku dadi eling wektu demo mahasiswa:
“Rakyat bersatu tak terkalahkan!!”
Tapi temenku nyeletuk:
“ABRI bersatu, apalagi!!…kalah kuat bo”
Temenku satunya (rodo gendheng):
“Tuhan bersama pasukan bersenjata lengkap!”
Duh…modar deh lek wis ngene…duwe konco gak ono sing bener..:D
Waduh ndoro… nek niki abot tenan.
Mengenai ‘Rambo’ saya setuju banget, belum lagi ‘rambo-rambo’ kita yang memang masih meragukan integritasnya membela yang benar opo sing mbayar, terutama lagi meragukan buat mbakyu-mbakyu kita di Sarkem atau Silir; “…iki bakal mbayar opo ora yo?…” (meragukan tho!?)
Mengenai buruh setengahnya saya ada yang kurang setuju, nuwun sewu lho ndoro, pergerakan buruh kita terlalu naif atas nama kesejahteraan semata dalam bentuk UMR. Hak-hak berserikat dituntut dengan ujung kesejahteraan. Di Bandung sini para buruh nek demo cuma mencaci juragane thok, padahal sudah jelas juragane tidak mampu bayar UMR akibat biaya investasi, birokrasi dan kleptokrasi siluman yang tingginya bener-bener nggilani. Mulai dari pinjem duit bank, dari 100% yang diajukan, diterima mungkin hanya 60-70% sementara beban bunga tetap. Perijinan luwih pabu pemat maleh, contonipun ijin mbuka game_net saja kalau mituruti peraturan bisa baru beres 1-2 bulan, mulai ijin usaha, ijin keramaian, ijin hiburan, ijin plang, ijin tomang sampai ijin ifrit. Sesuai tema ‘kalo bisa dipersulit kenapa dipermudah’ bisa dibayangkan berapa habisnya. Belum yang sekelas pabrik, tekstil misalnya. Nah, pas operasional wonten maleh kleptokrasinan ini-itu wah pokoke gemblung njebluke biayane.
Heran saya kenapa juragan kaleh buruhe kok ora kompak ndemo birokrat dan kleptokrate. Padahal kalo dikalkulasi biaya silumane terus diinsentifkan ke buruh pasti lebih besar dari UMR. Contone kasus di Kab. Bandung ada pabrik tekstil besar yang standar upahnya sangat baik, bahkan menyediakan fasilitas bagi karyawan seperti asrama dan antar jemput akhirnya yo ambruk pailit dengan alasan biaya tinggi dan persaingan. Persaingan seko produk impor yang bisa lebih murah. Nek wis ngono juragan modhiar, buruhe yo uro-uro nang omah wae. Intine kalo menurut saya pergerakan buruh sebaiknya mengarah ke mencari stabilitas kondisi usaha yang kondusip ngaten. Ben iso gajian terus. Buat apa hari ini dapat UMR sesuai tapi besok malah pailit perusahaane. Bejo nek enthuk sangon, nek ora?
Sst… Ndoro Kakung sekarang lagi sok “sosialis”… Tapi aja ngomong-omong pak keamanan, nanti mundak dicekel dengan tuduhan “Subversib, kekiri-kirian…” Lha nek sampai dibui terus blog-e sing ngurusi sapa….?!