ERP: tolak atau dukung?
Januari 16, 2023 § 1 Komentar
Cerita hari ke-16.
Jakarta akan menerapkan aturan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) di sejumlah ruas jalan.
Aturan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan pada jam-jam sibuk. Menurut kajian Kementerian Perhubungan, praktik jalan berbayar ini dapat menurunkan volume lalu lintas lebih dari 13 persen.
Jam jalan berbayar di Jakarta rencananya akan berlaku pada pukul 05.00-22.00 WIB setiap hari, kecuali ada kebijakan dari gubernur untuk tidak memberlakukan aturan ini untuk sementara waktu. Khusus pengendara sepeda dan sepeda listik tidak dikenakan tarif ERP.
Hingga tulisan ini diterbitkan, sistem ERP masih dalam taraf pembahasan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada. Heru menuturkan diskusi terkait pengadaan ERP harus dilakukan agar tak sekadar wacana.
Wacana sudah terjadi media sosial, bahkan sudah terdengar suara penolakan masyarakat.
Saya lalu ngobrol dengan ChatGpt mengenai ERP.
Apa yang dimaksud dengan ERP?
Electronic Road Pricing (ERP) adalah sistem pemungutan biaya jalan yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengumpulkan tarif dari pengemudi yang melewati jalan tertentu pada jam sibuk.
Sistem ini menggunakan perangkat elektronik yang terpasang di kendaraan yang disebut In-Vehicle Unit (IU) yang terhubung ke sistem pemungutan biaya jalan.
Saat kendaraan melewati gerbang pemungutan biaya jalan yang dilengkapi dengan reader elektronik, IU akan terdeteksi dan biaya yang sesuai akan dibebankan ke rekening pengemudi.
Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi jalan raya. Tapi ERP harus diimplementasikan dengan dukungan dari pemerintah dan perusahaan transportasi yang memadai, serta dukungan dari masyarakat melalui edukasi dan komunikasi yang baik.
Sistem ERP ini sebaiknya diterapkan di mana?
Setelah melakukan analisis yang memadai dan perencanaan yang baik, Electronic Road Pricing (ERP) sebaiknya diterapkan di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi dan kapasitas jalan yang terbatas, dan di kota-kota besar di mana jumlah kendaraan yang melewati jalan raya pada jam sibuk sangat tinggi.
Sistem ERP juga dapat diterapkan di jalan-jalan strategis yang menghubungkan wilayah kota atau daerah yang padat penduduk dengan daerah perdagangan atau industri. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan pada jalan-jalan tersebut.
Secara umum sistem ERP diterapkan di daerah-daerah yang membutuhkan pengendalian lalu lintas dan pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam area tersebut untuk memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi polusi udara.
Apakah ERP efektif untuk mengurangi kemacetan?
Sistem Electronic Road Pricing (ERP) dapat efektif dalam mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya. Hal ini karena sistem ini membuat pengemudi lebih sadar akan biaya yang dibebankan saat melewati jalan tertentu pada jam sibuk.
Jalan berbayar akan mendorong pengemudi untuk mencari jalan alternatif atau menunda perjalanan mereka selama jam sibuk, sehingga mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalan tertentu pada saat itu.
Sistem ERP juga dapat digunakan untuk mengatur arus lalu lintas dengan mengatur tarif yang dikenakan pada jalan tertentu pada waktu tertentu. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan raya dan meningkatkan efisiensi jalan raya.
Beberapa kota yang sudah mengaplikasikan sistem ERP, seperti Singapura dan London, telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam mengurangi tingkat kemacetan. Namun perlu diingat bahwa sistem ERP tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan perencanaan transportasi yang baik dan pembangunan infrastruktur yang tepat.
Pada tingkat kemacetan jalan seperti apa aturan ERP bisa diterapkan?
Secara umum, sistem ERP diterapkan pada jalan-jalan yang memiliki tingkat kemacetan yang cukup tinggi selama jam sibuk. Namun, sistem ini juga dapat diterapkan pada jalan-jalan yang memiliki tingkat kemacetan yang relatif stabil sepanjang hari.
Dalam konteks kota-kota yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi sepanjang hari, sistem ERP diterapkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke dalam area tersebut dan mengurangi polusi udara.
Kapan sebaiknya ERP diterapkan?
Sistem Electronic Road Pricing (ERP) sebaiknya diterapkan pada saat tingkat kemacetan sudah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima lagi. Karena tujuan sistem ini memang untuk mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya dengan mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalan tertentu pada jam sibuk.
Sistem ERP juga dapat diterapkan sebagai solusi pengendalian lalu lintas pada jalan-jalan strategis yang menghubungkan wilayah kota atau daerah yang padat penduduk dengan daerah perdagangan atau industri. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan pada jalan-jalan tersebut.
Apa keuntungan dan kerugian ERP?
Electronic Road Pricing (ERP) memiliki beberapa keuntungan dan kerugian.
Keuntungan:
Mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya dengan mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalan tertentu pada jam sibuk.
Meningkatkan efisiensi jalan raya dengan mengatur arus lalu lintas.
Mengurangi polusi udara dengan mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kedalam area tertentu.
Mendapatkan pendapatan tambahan bagi pemerintah melalui pemungutan tarif jalan.
Meningkatkan keselamatan jalan raya dengan mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalan raya pada jam sibuk.
Kerugian:
Biaya tinggi untuk implementasi sistem ERP, termasuk pengadaan perangkat keras dan lunak, serta biaya pemeliharaan.
Memerlukan waktu yang lama untuk mengimplementasikan sistem ERP.
Dapat menimbulkan kekesalan dari pengemudi yang merasa dikenakan biaya yang tidak adil.
Dapat menimbulkan masalah bagi pengemudi yang tidak memiliki perangkat ERP atau memiliki masalah dengan perangkat tersebut.
Dapat memunculkan masalah privasi karena sistem menyimpan data lokasi kendaraan.
Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar ERP bisa diterapkan secara efektif?
Untuk dapat menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) secara efektif, beberapa persyaratan harus dipenuhi, di antaranya :
Perencanaan yang baik: sistem ERP harus diimplementasikan setelah melakukan analisis yang memadai dan perencanaan yang baik, untuk memastikan bahwa sistem ini sesuai dengan kebutuhan lokal dan efektif dalam mengurangi tingkat kemacetan.
Infrastruktur yang memadai: sistem ERP harus dilengkapi dengan perangkat keras yang memadai, seperti gerbang pemungutan biaya jalan dan perangkat elektronik yang terpasang di kendaraan.
Sistem pembayaran yang mudah digunakan: sistem ERP harus dilengkapi dengan sistem pembayaran yang mudah digunakan, seperti kartu prabayar atau sistem pembayaran berbasis kartu kredit.
Edukasi dan komunikasi yang baik: sistem ERP harus diimplementasikan dengan dukungan dari masyarakat melalui edukasi dan komunikasi yang baik, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami cara kerja sistem dan bagaimana sistem ini dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan.
Dukungan dari pemerintah dan perusahaan transportasi yang memadai: sistem ERP harus diimplementasikan dengan dukungan dari pemerintah dan perusahaan transportasi yang memadai, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien.
Monitoring dan evaluasi yang terus-menerus: sistem ERP harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.
Bagaimana seandainya masyarakat menolak penerapan ERP?
Jika masyarakat menolak penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP), maka implementasi sistem ini akan menjadi sulit. Dukungan dari masyarakat adalah salah satu persyaratan penting untuk mengimplementasikan sistem ERP secara efektif. Tanpa dukungan masyarakat, sistem ini mungkin tidak akan digunakan secara optimal, atau bahkan mungkin tidak akan digunakan sama sekali.
Ketidaksetujuan dari masyarakat bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidaksetujuan terhadap biaya yang dibebankan, ketidaksetujuan terhadap cara kerja sistem, atau masalah privasi yang muncul dari penyimpanan data lokasi kendaraan.
Jika masyarakat menolak penerapan sistem ERP, pemerintah dan perusahaan transportasi harus bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai.
Ini bisa meliputi menyediakan edukasi yang lebih baik tentang cara kerja sistem, menyesuaikan tarif yang dikenakan, atau menjamin privasi pengemudi yang digunakan dalam sistem.
Pemerintah juga harus mendengar masukan dari masyarakat dan bekerja sama dengan mereka untuk menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak.
Apa yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat bersedia menerima ERP?
Untuk meningkatkan kemungkinan masyarakat menerima electronic road pricing (ERP), pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan dan manfaat dari sistem ERP.
Pemerintah juga harus menjamin bahwa sistem ERP akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas dan tidak digunakan untuk tujuan lain.
Pemerintah juga harus menyediakan opsi pembayaran yang mudah dan nyaman, serta menjamin bahwa pembayaran ERP tidak akan menambah beban finansial yang signifikan bagi masyarakat.
Pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kemungkinan masyarakat bersedia menerima sistem Electronic Road Pricing (ERP), di antaranya:
Menyediakan edukasi yang baik dan informasi yang jelas tentang cara kerja sistem ERP, manfaat yang diperoleh dari penerapannya, dan proses pembayaran yang digunakan.
Menyesuaikan tarif yang dikenakan untuk memastikan bahwa sistem ERP dianggap adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menjamin privasi pengemudi dengan menjaga kerahasiaan data lokasi kendaraan dan tidak menyebarluaskan data tersebut tanpa persetujuan pengemudi.
Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan mendengar masukan mereka, sehingga dapat diperhitungkan dalam perencanaan dan implementasi sistem ERP.
Menyediakan alternatif transportasi yang efisien dan mudah diakses sebagai pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin atau tidak mampu membayar tarif ERP, seperti transportasi umum atau transportasi berbagi.
Melakukan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.
Menunjukkan hasil yang nyata dari penerapan ERP seperti pengurangan kemacetan, peningkatan efisiensi, dan pengurangan polusi udara.
Sebagai tambahan, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan transportasi dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang sistem ERP dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.
Bagaimana strategi komunikasi untuk menjelaskan tentang ERP kepada masyarakat?
Untuk menjelaskan tentang Electronic Road Pricing (ERP) kepada masyarakat, pemerintah dan perusahaan transportasi harus menggunakan strategi komunikasi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain:
Dialog dengan masyarakat: Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat, seperti melalui rapat-rapat dengan pemangku kepentingan, untuk mendengar pandangan, pertanyaan, dan masukan dari masyarakat.
Edukasi: pemerintah dan perusahaan transportasi harus menyediakan edukasi yang baik dan informasi yang jelas tentang cara kerja sistem ERP, manfaat yang diperoleh dari penerapannya, dan proses pembayaran yang digunakan.
Komunikasi terbuka: pemerintah dan perusahaan transportasi harus siap untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat dan menyampaikan informasi yang relevan dengan cara yang mudah dimengerti.
Penyampaian informasi melalui program-program sosialisasi: Pemerintah harus menyediakan program-program sosialisasi untuk menyampaikan informasi tentang ERP kepada masyarakat. Program ini harus dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang berpengalaman dan berkemampuan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.
Konsultasi dan partisipasi masyarakat: pemerintah dan perusahaan transportasi harus melakukan konsultasi dengan masyarakat dan mendengar masukan mereka, sehingga dapat diperhitungkan dalam perencanaan dan implementasi sistem ERP.
Komunikasi multi-kanal: pemerintah dan perusahaan transportasi harus menggunakan berbagai kanal komunikasi seperti media cetak, elektronik, sosial media, dll untuk menyampaikan informasi tentang sistem ERP kepada masyarakat.
Memberikan contoh kasus yang nyata: pemerintah dan perusahaan transportasi harus menunjukkan hasil yang nyata dari penerapan ERP di kota lain seperti pengurangan kemacetan, peningkatan efisiensi, dan pengurangan polusi udara.
Menyediakan fasilitas pendukung: pemerintah dan perusahaan transportasi harus menyediakan fasilitas pendukung ERP, seperti:
Sistem pembayaran elektronik: ERP memerlukan sistem pembayaran elektronik yang aman dan dapat diandalkan untuk memungkinkan pembayaran tarif jalan otomatis.
Infrastruktur komunikasi: ERP memerlukan infrastruktur komunikasi yang cukup baik untuk mengirim dan menerima data antara kendaraan dan sistem pembayaran jalan.
Sistem pengumpul data: Sistem pengumpul data yang canggih diperlukan untuk mengidentifikasi kendaraan yang melewati jalan yang dikenakan tarif, dan mengumpulkan informasi tentang tarif yang harus dibayar.
Sistem pengelolaan data: Sistem pengelolaan data yang efektif diperlukan untuk mengelola informasi tarif yang dibayar oleh pengemudi, dan melakukan pembayaran otomatis.
Infrastruktur jalan: Infrastruktur jalan harus diadakan seperti pemasangan gerbang electronic road pricing (ERP) di jalan yang dikenakan tarif.
Sistem informasi: Sistem informasi yang dapat memberikan informasi pembayaran kepada pengemudi seperti melalui aplikasi atau website pemerintah.
Terakhir, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi ERP dan respon masyarakat. Ini akan membantu pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dan membuat perubahan yang diperlukan jika diperlukan.
Nah, dengan penjelasan ChatGpt seperti di atas, sampean akan menolak atau mendukung ERP, Kisanak?
Ndoro Kakung 
[…] https://ndorokakung.com/2023/01/16/erp-tolak-atau-dukung/#more-8446 […]