Polisi, harus viral dulu baru bertindak?
April 27, 2023 § Tinggalkan komentar
Belakangan ini marak di media sosial kasus-kasus kejahatan, kecelakaan, kekerasan, dan berbagai pelanggaran hukum yang diviralkan oleh warganet.
Warganet merasa perlu membuat viral kasus itu supaya aparat kepolisian sigap bergerak.
“Kalau enggak viral, enggak diproses,” begitu komentar warganet.
Benarkah anggapan itu? Mengapa polisi dianggap hanya bergerak jika kasus sudah viral?
Kebetulan saya membaca cuitan akun @ahriesonta, sekretaris pribadi Kapolri dan staf pribadi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti ini.
Apa itu participatory policing? Karena penasaran, saya pun bertanya kepada Mat Cepot alias ChatGPT.
Mat, apa sih, yang dimaksud dengan parcipatory policing?
Participatory policing atau pemolisian partisipatif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang melibatkan kerja sama aktif dan komunikasi antara polisi dan masyarakat yang dilayani.
Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dengan melibatkan anggota masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah keamanan publik.
Dalam model pemolisian partisipatif, petugas kepolisian bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah seperti kejahatan, ketidakaturan, dan ketakutan akan kejahatan.
Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah, seperti program keamanan lingkungan, pertemuan masyarakat, dan inisiatif lain yang membawa warga dan pejabat penegak hukum bersama-sama.
Pemolisian partisipatif dapat mengambil banyak bentuk, tergantung pada kebutuhan dan sumber daya masyarakat. Dalam beberapa kasus, hal itu dapat melibatkan penugasan petugas kepolisian ke lingkungan atau wilayah tertentu, di mana mereka dapat membangun hubungan dengan penduduk dan memahami lebih baik masalah lokal.
Dalam kasus lain, hal itu dapat melibatkan pembentukan komite keamanan yang dipimpin oleh masyarakat, yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah di masyarakat.
Tujuan dari pemolisian partisipatif adalah untuk menciptakan tanggung jawab bersama untuk keamanan publik, di mana pejabat penegak hukum dan anggota masyarakat bekerja sama untuk mencegah kejahatan dan mempromosikan keamanan.
Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, partisipatif policing dapat membantu membangun kepercayaan, mengurangi ketakutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di masyarakat.
Apa bedanya dengan community policing?
Participatory policing dan community policing memiliki kesamaan dalam hal membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan kualitas hidup di wilayah tertentu. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu:
Fokus pada partisipasi: Pemolisian partisipatif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama dalam pelaksanaannya.
Tujuannya adalah untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keamanan, membangun kemitraan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas interaksi antara keduanya.
Community policing atau pemolisian komunitas lebih fokus pada pencegahan kejahatan melalui kolaborasi dan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.
Metode pelaksanaan: Participatory policing menggunakan metode partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keamanan, seperti pengawasan lingkungan dan kelompok keamanan warga.
Sedangkan community policing lebih fokus pada peningkatan pelayanan polisi terhadap masyarakat, seperti pelayanan polisi yang responsif, mencegah kejahatan, dan mengatasi masalah yang mempengaruhi keamanan dan kualitas hidup masyarakat.
Fokus pada wilayah tertentu: Pemolisian partisipatif lebih fokus pada wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti daerah rawan kriminalitas, wilayah perbatasan, atau daerah yang kurang akses terhadap pelayanan keamanan. Sedangkan community policing lebih fokus pada pelayanan polisi di seluruh wilayah masyarakat.
Meskipun ada perbedaan di antara keduanya, baik parcipatory policing dan community policing sama-sama bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Apa yang mendorong munculnya participatory policing?
Latar belakang kemunculan model pemolisian partisipatif adalah terjadinya perubahan dalam pandangan masyarakat tentang peran polisi dan keamanan publik.
Dalam beberapa dekade terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap polisi telah menurun di banyak negara, dan masyarakat semakin menuntut partisipasi aktif dalam penegakan hukum dan keamanan.
Pendekatan tradisional polisi yang hanya berfokus pada pencegahan dan penindakan kejahatan oleh polisi, tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya, dianggap tidak lagi cukup efektif dalam mempromosikan keamanan publik.
Masyarakat membutuhkan peran aktif dan partisipasi dalam membangun keamanan di wilayah mereka.
Parcipatory policing muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini dan bertujuan untuk membangun kemitraan yang kuat antara polisi dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah keamanan.
Tujuannya adalah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat.
Pemolisian partisipatif dianggap sebagai cara yang lebih efektif dan efisien dalam memerangi kejahatan, karena masyarakat dapat memberikan informasi yang berharga tentang aktivitas kriminal di wilayah mereka, sehingga membantu polisi dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif.
Untuk memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat, serta meningkatkan keamanan publik, maka semua pihak perlu mendorong praktik pemolisian partisipatif di seluruh negara.
Bagaimana mendorong polisi bersedia menerapkannya?
Untuk mendorong keberhasilan pemolisian partisipatif, penting untuk melibatkan polisi dalam proses dan memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong polisi menerapkannya adalah sebagai berikut:
Pelatihan: Polisi perlu diberikan pelatihan tentang cara melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan komunikasi, keterampilan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.
Kepemimpinan: Para pemimpin polisi harus mendukung pemolisian partisipatif dan memotivasi petugas untuk terlibat dalam praktik ini. Ini dapat mencakup memberikan penghargaan dan pengakuan untuk petugas yang berkinerja baik dalam melibatkan masyarakat.
Kolaborasi: Polisi harus bekerja sama dengan masyarakat dan membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Polisi harus terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat, serta terlibat dalam kegiatan masyarakat.
Komunikasi: Komunikasi yang efektif dengan masyarakat sangat penting dalam pemolisian partisipatif. Polisi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menunjukkan sikap yang sopan dan terbuka dalam interaksi dengan masyarakat.
Evaluasi: Evaluasi secara teratur dapat membantu memastikan bahwa praktik partisipatif policing berhasil. Polisi harus mengukur keberhasilan praktik ini dan memperbaiki praktik yang kurang efektif.
Dengan mendorong polisi untuk menerapkan pemolisian partisipatif, dapat meningkatkan hubungan antara polisi dan masyarakat, mengurangi ketakutan akan kejahatan, dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat.
Apa saja yang dibutuhkan agar participatory policing berhasil dilaksanakan?
Agar praktik pemolisian partisipatif berhasil dilaksanakan, diperlukan beberapa faktor pendukung, antara lain:
Komitmen dan dukungan dari pihak kepolisian: Pemolisian partisipatif memerlukan dukungan penuh dari kepolisian, baik dari pimpinan hingga petugas yang bertugas di lapangan.
Kepolisian harus memahami konsep dan manfaat dari model partisipasi ini, serta bersedia untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
Kemitraan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat: Pemolisian partisipatif didasarkan pada kemitraan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat. Kemitraan ini harus didasarkan pada saling percaya, saling menghormati, dan tujuan bersama dalam memperkuat keamanan dan kualitas hidup di wilayah tersebut.
Pelatihan dan pengembangan keterampilan: Kepolisian dan masyarakat perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus untuk melaksanakan pemolisian partisipatif. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.
Penggunaan teknologi: Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat model partisipatif ini, seperti aplikasi seluler untuk melaporkan kejahatan atau platform online untuk mengorganisir kelompok keamanan warga.
Evaluasi dan penilaian: Pemolisian partisipatif harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa praktiknya efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Evaluasi ini dapat membantu kepolisian dan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki praktik yang tidak efektif.
Dengan dukungan dan implementasi faktor-faktor tersebut, pemolisian partisipatif dapat berhasil dilaksanakan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi keamanan publik dan hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukungnya?
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan model partisipatif ini.
Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung praktik pemolisian partisipatif:
Terlibat aktif dalam kegiatan participatory policing: Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan, seperti pengawasan lingkungan, partisipasi dalam forum keamanan, atau menjadi anggota kelompok keamanan warga.
Memberikan informasi: Masyarakat dapat memberikan informasi yang berguna tentang kejahatan atau perilaku mencurigakan di lingkungannya. Informasi ini dapat membantu kepolisian untuk merespon dan mencegah kejahatan lebih efektif.
Mempromosikan parcipatory policing: Masyarakat dapat membantu mempromosikan praktik ini di lingkungannya dengan berbagi informasi tentang keuntungan dan manfaatnya. Hal ini dapat membantu membangun dukungan dan kemitraan yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat.
Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam parcipatory policing: Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam partisipatif policing. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa praktik partisipatif policing dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
Melaporkan perilaku tidak pantas dari aparat kepolisian: Masyarakat juga perlu memainkan peran aktif dalam melaporkan perilaku tidak pantas dari aparat kepolisian yang bertugas di wilayah mereka. Hal ini dapat membantu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik partisipatif policing.
Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, praktik parcipatory policing dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan keamanan publik dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Selamat menikmati Kamis, Kisanak.
Ndoro Kakung 
Tinggalkan Balasan