Lembaga Pecas Ndahe

Februari 14, 2008 § 29 Komentar

Kadang-kadang saya berpikir, perlukah kita punya lembaga seperti Lembaga Sensor Film? Perlukah sebenarnya sebuah karya — apapun itu bentuknya — dilihat dulu, lalu ditentukan boleh beredar atau tidak? Bagian mana yang boleh ditengok, dan yang mana tak boleh diintip orang?

Entah. Saya ndak tahu jawabannya. Saya bukan orang film. Bukan pemain atau pekerja film. Karena itu, ketika ada ribut-ribut soal sensor dan lembaga penyensor, saya lebih suka mendengarkan. Menyimak. Belajar.

Saya cuma blogger kelas kambing yang tak punya kambing seekor pun. Karena itu, saya lalu bertanya pada telaga yang teduh dan menyejukkan, siapa lagi kalau bukan, Paklik Isnogud.

Orangnya sedang melamun di mejanya ketika saya datang. Di depannya ada secangkir kopi yang hampir habis dan sebatang rokok lintingan yang masih menyala.

Setelah mengucapkan salam, saya pun langsung memberondong Paklik dengan aneka pertanyaan tentang film, sensor, dan lembaga sensor.

“Begini ya, Mas. Menurut hemat saya, yang belum tentu hemat buat sampean, Lembaga Sensor Film itu institusi yang sebenarnya tak punya hak untuk mengatakan bahwa dialah yang paling berkompeten memutuskan apa yang baik dilihat dan tak baik dilihat orang.”

“Loh kenapa, Paklik?”

“Karena lembaga sensor terdiri dari orang-orang lumrah. Mereka selalu bisa salah. Lembaga ini, dulu namanya Badan Sensor Film, pernah menahan film seperti Max Havelaar, tapi malah membiarkan film seperti Pembalasan Ratu Laut Selatan lepas begitu saja. Sampean pasti pernah nonton film itu kan, Mas? Siapa itu bintangnya? Suzanna? Atau Eva Arnaz? Ah, saya sudah lupa ….”

“Hahahaha … saya juga lupa, Paklik. Pokoke filmnya ndak mutulah.”

“Nah, buat saya Mas, anggota lembaga itu sama bingungnya dengan orang lain. Hanya dia punya kekuasaan.

Lembaga sensor memang bisa disalahkan bila film macam Pembalasan Ratu Laut Selatan beredar begitu aja. Atau film setan-setan, hantu, pocong, dan sebagainya itu, yang sekarang juga digemari. Tapi, mendesak agar sensor lebih galak bisa menyebabkan makin banyak kesalahan terjadi dalam menilai. Demam prohibisionisme yang di Indonesia ini sering meradang, telah membuat pelbagai macam larangan begitu gampang didekritkan.

Kita pernah dengar lagu The Beatles dilarang seakan-akan dengan itu Indonesia besok akan dijajah kembali. Kita juga perah dengar sebuah film dilarang menggunakan judul Arjuna Mencari Cinta — seakan-akan dengan itu seni wayang akan cemar atau hina atau ambruk.

Inti soalnya bukanlah menentang atau menyetujui perlunya sensor, melainkan: bisa terjadikah dialog yang serius antara mereka yang kepingin menyensor dan mereka yang tak kepingin disensor?

Orang bilang dalam hidup bermasyarakat ini tak ada kebebasan yang mutlak — dan itu benar. Tapi bisakah kita tentukan di mana batas kebebasan itu secara persis?

Jawabnya: barangkali bisa. Namun, kita tahu hidup bergerak dan hal ihwal berubah dan batas yang dulu benar di hari ini mungkin tidak lagi.

Tak ada kebebasan yang mutlak, memang, tapi juga tidak mutlak bebas dari batas kebebasan yang pada suatu waktu ditentukan oleh penguasa dan masyarakat sendiri.

Apalagi kita juga tahu: sebagaimana kita tak bisa berasumsi bahwa para penulis adalah titisan nabi, kita juga tak bisa berasumsi para juru sensor adalah wali penjaga kepentingan masyrakat yang bebas dosa — dan tak pernah berlebih-lebihan cemas?

Masalahnya, berhubungan antara yang yang disensor dan yang menyensor sering kali berupa hubungan yang tak setara: hubungan antara yang sahaya dan baginda. Yang satu dikuasai oleh yang lain — sampai ke sumber nafkahnya, sampai ke sumber pikirannya.

Dalam ketakutan dan kebingungannya, si sahaya pun lebih baik akhirnya menyensur diri sendiri. Kadangkala ia juga meyakin-yakinkan diri bahwa apa yang dilakukannya benar: ia menyusun sebuah filsafat untuk ketakutannya itu.

Pada saat itulah, sang sensor dinobatkan jadi si-serba-benar. Dialog pun bungkam. Makin lama makin tak jelas, adakah sebuah tulisan, film, atau buku, memang mengganggu keamanan karena akan berpengaruh luas, ataukah sebuah film/tulisan/buku dianggap ‘mengganggu keamanan hanya karena ia mengganggu perasaan seorang pejabat?

Begitu, Mas. Paham?”

“Jadi sebetulnya kita perlu lembaga sensor ndak, Paklik?”

“Embuh. Sampean pikirkan saja sendiri jawabannya. Saya bukan lembaga yang berwenang memberi stempel, memutuskan ini dan itu boleh atau tidak, Mas.”

“Halah … “

Iklan

§ 29 Responses to Lembaga Pecas Ndahe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Lembaga Pecas Ndahe at Ndoro Kakung.

meta

%d blogger menyukai ini: