Pasal Pecas Ndahe

April 29, 2008 § 81 Komentar

Bloggers beware. Achtung. Awas. Hati-hati …

berita di koran tempo

Presiden sudah meneken Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam undang-undang itu ada pasal yang melarang penyebaran informasi pencemaran nama baik, seks, dan kekerasan. Hukuman maksimal 6 tahun penjara bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi itu.

Saya bukan hendak menakut-nakuti sampean semua, Ki Sanak. Saya hanya mau ngasih tahu bahwa menurut Menteri M. Nuh, blogger bukan termasuk kalangan yang punya hak menyiarkan informasi, seperti halnya media massa/pers mainstream.

“Yang berhak adalah mereka yang terkait dengan undang-undang, misalnya jurnalis,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh di kantornya kemarin. Agar blogger tak kena jerat hukum, ia menyarankan, “Komunitas blogger harus belajar etika, kan ada cyber ethics.”

Pak Nuh tak menyebut soal informasi yang diedarkan di milis, forum, situs citizen journalism, dan sebagainya, yang juga menyiarkan informasi daring (online). Saya belum tahu apakah mereka juga termasuk kalangan yang tak punya hak untuk menyebarkan informasi.

Apa ndak pecas ndahe itu namanya?

Karena itu, sebelum semua remang-remang ini jadi terang benderang, jelas seperti kristal, saya sarankan sampean semua berhati-hati. Jangan sampai sampean terjerat aturan baru itu.

Kabar baiknya adalah, Dewan Pers akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan pasal yang berbahaya itu.

Kita doakan saja agar upaya itu berhasil. Salam dan selamat pagi. Semoga sarapan sampean ndak terganggu oleh posting ini.

UPDATE:
Sebelum berkomentar, silakan baca-baca tentang UUITE di sini.

§ 81 Responses to Pasal Pecas Ndahe

  • leksa berkata:

    saya ga peduli…
    misuh2 masih terus jalan…

    kalau misuh-misuh sendiri ya emang gpp, tapi kalau misuhi orang lain belum tentu. 😀

  • Dhani Aristyawan berkata:

    Tambah lama kayaknya pemerintah tambah ngawur & arogan ya ? Tanya Ken Apa ?? Back to Orde Baru ??!?

  • Sancaludira berkata:

    saya hanya penikmat blog Ndoro….

  • Yahya Kurniawan berkata:

    Trus jenis informasi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan tanpa hak seperti apa?

    nah, itu yang belum jelas.

  • Wazeen berkata:

    zaman kegelapan lagi?

  • kangtutur berkata:

    :rool:
    *baca pelan2, ulang lagi, biar apal*

  • Donny Verdian berkata:

    Mangkanya, mending ndak usah ketemuan lagi sama orang-orang yang ngeluarin itu Ndoro.
    Ra keno disanak itu namanya tho?

  • cK berkata:

    waduh…gimana nasib para blogger ya?

    ya dalam ketidakpastian kayaknya.

  • kw berkata:

    wah bahaya nih… abis gelap terbitlah pekat…

  • venus berkata:

    ndoro, pertanyaan saya blm sepenuhnya terjawab. gimana dengan gambar2 yang biasanya dipake para blogger buat ‘memperindah’ content? saya mencatat beberapa nama yang luamayan sering mempertontonkan foto atau gambar2 yang agak panas sebagai ilustrasi postingan. pose2 kayak ciuman, aristic nude photography yang menurut saya sangat indah dan sama sekali gak ada mesum2nya itu, masa ga boleh juga sih? masa gitu aja masuk kategori seks dan pornografi? ah, parah ini mah! sebel saya!

    bisa lebih spesifik lagi, ndoro? makasih 😀

    *siap2 upload lagi gambar2 yg terpaksa saya delete gara2 pasal kucrut*

    aturan itu ndak secara jelas menyebut kriteria pornografi. itu sebabnya dijuluki pasal karet.

  • venus berkata:

    ini menyebalkan. sungguh amat sangat MENYEBALKAN! huh.

  • pitik berkata:

    mangkane blogku dihapus…hehehe tibak-e aku yang pertama kena undang2 ga boleh menyebarluaskan itu…

  • fahmi! berkata:

    kalo gitu perlu bikin dua blog yah. satu blog jaim dg identitas jelas. satu lagi blog anonymous pake penyedia jasa ngeblog gratisan produksi luar, buat dipake nyerang pihak2 tertentu ‘apabila diperlukan’.

    solusi sementara yang cukup baik, tapi apa gak lebih baik bikin blog yang kredibel?

  • bambam berkata:

    Haiyah….cuma akal2an wae tu…

    Bisa pecas ndahe klo diaplikasikan….

  • kucluk berkata:

    Wah.. Bahaya ini ndoro!!

  • Mus_ berkata:

    Yaaah… gitu deh pak mentri. Sedikit plin plan.

    Saya takutnya kalau orang-orang cuma ngikuti media mainstream, nanti semua orang itu bakal dapat informasi salah.
    Kan katanya ‘the 68% man’, “itu wartawan yang salah kutip”.

    Haduuuhh… pusing saya.

  • misterpopo berkata:

    kalo dah terlanjur sering misuh gimana ya ndoro?
    trus kalo yang dipermasalahkan postingan lama jauh2 hari sebelum berlakunya UU gimana ndoro?

    UU itu ndak menyebut masa kadaluwarsa gugatan. tapi di KUHP sih biasanya 3 tahun. coba nanti saya carikan infonya lagi.

  • mikow berkata:

    pers dijamin, blogger harus belajar etika, kalau pakar?

    no comment.

  • munyuk pemalu berkata:

    dukung JR Dewan Pers!

    *waswas

  • rezco berkata:

    dilemma blogger

  • annots berkata:

    Sapa suruh jadi bloger? 😆

  • Arif Widianto berkata:

    Terima kasih diingetin, Ndoro.

    1. Blogger harus belajar memperbaiki, atau mendorong agar diakui sebagai jurnalis. Susah? 😀
    2. Ngeblog yang urusan non-Indonesia aja, cari jalan aman.

  • pns gila berkata:

    yah, ditunggu aturan pelaksanaannya aja deh, moga2 gak seserem apa yang kita pikirkan ya, ndoro…

  • Nayantaka berkata:

    Sarapan saya ndak terganggu kok ndoro, tapi makan siang sayaaaa yang terganguuuuu

  • Gage Batubara berkata:

    Wah brarti blogger2 sekarang mesti pinter nulis yang sifatnya opini, bukan menyebarkan informasi. begitu bukan sih?

  • Catshade berkata:

    Sebentar, sebentar… jadi blogger gak punya hak menyebarkan informasi yang bersifat defamation, asusila, dan menyinggung SARA…tapi MSM (mainstream media) punya hak menyebarkannya? O_o

  • Catshade berkata:

    Btw, sebelum lebih banyak lagi orang yang salah menangkap maksud ndoro yang agak ambigu, ini yang saya pahami: Blog, milis, dan forum sebenarnya tetap berhak menyiarkan informasi. Hanya saja, UU ITE ini (setidaknya apa yang ditafsirkan Pak Nuh) menganggap segala bentuk citizen journalism di atas tidak berhak menyiarkan informasi yang sifatnya mencemarkan nama baik, asusila, dan menyinggung SARA. Tapi selama tidak memenuhi satu dari tiga kriteria di atas (betapapun karetnya itu), ya boleh2 saja menyebarkan info. Begitu kan? Apa saya yang salah?

    saya juga belum jelas betul. dalam soal hukum, yang seru memang tafsirnya itu. pengadilanlah yang kelak memutuskan, tafsir siapa yang benar.

  • iqranegara berkata:

    kalo baca komentar2, emang susah ya jadi blogger yang baik hati dan tidak sombong?

  • cempluk berkata:

    mampir ke blog ndoro, ternyata dapat ilmu lagi yang manfaat tur dahsyat..selamat beraktivitas ndoro…

  • sintaro berkata:

    oalah……..kok jadi mumetz sehabis baca postingan ndoro

  • ebeSS berkata:

    atau mau ramai2 ngeblog tanpa identitas . . .
    lha wong daftar ngeblog ya gampang, gak pake KTP.. 🙂

  • yudhi berkata:

    Untung saya bukan bloger
    *koprol*

  • sawung berkata:

    asem! blog ku bisa kena jerat neh. padahal kan orang-orang itu yang menyebarkan informasi tentang diri mereka sendiri.

  • kikie berkata:

    bukan asem melainkan asu. bahwa menkominfo adalah murid kalau bukan orang yang dihasut sepotong roti susur.

    untung blog saya kebanyakan cuma ngebahas pergolakan batin orang gila 😛

    kaya’ gini nih cara pemerintah buat menghambat akses terhadap media alternatif yang nggak ditumpangi kepentingan2 negara dan konco2nya. hahahah. ini negara pemerintahnya makin sinting.

  • dika- berkata:

    tau nih lama” kebebasan buat blogging bisa terhambat gara” peraturan yg gak jelas kyk gini

  • stey berkata:

    Saya ga pernah posting saru2 kok ndoro..kan cuma gitu2 aja..hehehe..
    asli..bosen sama segala macem peraturan yang aneh2 kayak gini..

  • Sharon berkata:

    Kalau nulis tentang tempat makan favorit kan juga berarti ga bisa ya. Di dalamnya kan ada informasi tempat (where), informasi bukanya resto (when), makanannnya apa aja (what), makanane enak apa ga (how), dll

    gimana dong ndoro?????

    aman. teruskan saja.

  • Mas Kopdang berkata:

    Jalan terus aja…
    persis kayak lisensi advokat yang dulu sempet bikin heboh, karena seketika juga para associate yang belum berlisensi jadi “takut” tanda tangan sebagai penerima kuasa…

    Tapi kembali lagi ke hakikatnya dan esensinya bahwasanya orang (yang sudah balig) berhak mendapat amanah, jadi kuasa dianggap sebagai amanah, siapapun bisa mendapatkannya..

    Maka analogi ini merurut ane’ bisa dimasukkan dalam kasus blog sebagai “pembawa pesan tak resmi..”

    Pada dasarnya masyarakat Indonesia bebas, berhak berserikat dan berkumpul dan menyuarakan pendapat..

    Sehingga pengkebirian arti bahwa blog tidak dapat dikatakan sebagi penyebar informasi, ini jadi sebuah kesalahan memaknai informasi.

    sepertinya…
    kekekekek

  • dewa berkata:

    aduh..aduh.. kok jadi gini ya?? apa kata dunia?? kita malahan merantai tangan,kaki,mata dan bibir kita serta menjadi semakin kecil ditengah dunia yang luas ini..

  • herman saksono berkata:

    Yang hendak dijudicial-review pasal yang orang biasa tidak berhak menyebarkan informasi ya? Aku tunggu perkembangannya Ndoro. 😀

    betul, mon. cuma pasal 27 aja.

  • serdadu95 berkata:

    “Yang berhak adalah mereka yang terkait dengan undang-undang, misalnya jurnalis,”…

    Perlu dipikirkan juga Ndoro… gimana caranya agar “blogger” itu bisa jadi “bloggeris” shg bisa disamakan dgn jurnalis 😆

  • Ben berkata:

    jadi biar selamat semua blogger harus jadi jurnalis ya? 🙂

    eh, berlaku surut gak UU-nya?

    kayaknya sih gak bersifat retroaktif atau berlaku surut.

  • Bi[G] berkata:

    Nah… kalo blognya ndoro sendiri gimana?
    secara ndoro kan jurnalis..
    apakah ndoro “dilindungi” terhadap undang2x itu?

    ini yang mesti dipastikan lagi. soalnya saya juga belum yakin tuh 😀

  • Jeffry Siregar berkata:

    Yah sepanjang kita para blogger tidak menyinggung SARA dan pihak-pihak tertentu, saya rasa nge-blog aman-aman aja..
    😀

    saya kira begitu, jeff.

  • mbah joyo berkata:

    blogger..oh blogger…

  • kutaraja berkata:

    Saya baru mulai ngeblog ndoro, berharap bisa terus ngeblog tanpa rasa waswas akan terjerat pasal tersebut..

  • Chic berkata:

    jadi blog dianggap media apa Ndoro? sekedar tempat curhat dan buang sampah tanpa boleh berbagi informasi?

    itu yang belum jelas. nanti deh kutanyakan ke pak menteri kalau ada kesempatan.

  • dee berkata:

    misalnya nih ndoro, kalo saya punya blog trus saya menyampaikan rasa kesal saya terhadap teman atau oang lain (saya menyebut namanya) atau saya (sebagai konsumen) menulis kekesalan saya terhadap pelayanan (katakanlah teller bank, ato kasir supermarket) dan saya menyebut nama perusahaannya –dan mereka2 itu (kebetulan ato tidak) membaca blog saya, apa bisa dituntut juga melakukan pencemaran nama baik?

    hiks..

    padahal di negeri jiran ini, kekuatan blogger terbukti berpengaruh (at least mempengaruhi) pergeseran suara pemilih..(secara pers-nya tidak bebas), liat di koran newstraittimes ato ditulis jg di blognya putri mantan penguasa negeri ini (yang jg jurnalis dan respectable)

    hiks..

    kalau soal bisa atau tidak sih, ya bisa aja dituntut kalau orang/perusahaan yang bersangkutan memang mau menggugat. tapi gugatan mesti dilayangkan oleh pihak yang merasa dicemarkan baiknya. orang lain yang gak berurusan, ya ndak bisa menggugat. terus kalau kamu punya dasar yang kuat, apalagi disertai bukti-bukti, dan itu demi kepentingan orang banyak, saya kira kamu ndak perlu takut.

  • yogie berkata:

    tenang aja, ndoro… UU ITE itu kan tidak diprintahkan oleh UUD pembentukannya… syarat sebuah UU boleh dikeluarkan adalah UU itu diperintahkan oleh UUD untuk dibentuk atau diperintahkan pembentukannya oleh UU lain..
    kalo tetap dipaksakan ya tetap saja batal demi hukum.. lagipula penguasa tidak boleh mengekang hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu diantaranya hak untuk hidup dan memperoleh info….inilah indonesia…

  • Blog Kenthir berkata:

    (blog-ku aman ndak ndoro ? hehehe)
    Nunggu perkembangan…

  • Jongos58 berkata:

    Weladalah ndoro, ndak usah bingung too, hla wong melihat tulisan yang membingngungkan kok ikut bingung
    rugi kan ya .. ndoro ya ya ya … ndoro…
    tetap semangat merdeka …

  • -tikabanget- berkata:

    jadi?
    sayah bisa menuntut semua blogger yang nulis sayah secara jelek2nya begitu ya?!
    bagus..!!!

    **ah, menteri itu pasti tak punya blog..**

  • brokencode berkata:

    perlu pengacara tik ? pake referal aku tik, komisi bagi 2. ~gak jauh2 dari earning …

  • mbakDos berkata:

    mencemarkan nama baik?
    waahhh saya ndak melakukannya kok, ndoro! sungguh tidak bermaksud… maap

  • Hedi berkata:

    UU kok isinya vice versa gitu…jadi, kalo kita mau kritik kinerja PSSI via blog gimana, bos?

  • Totok Sugianto berkata:

    ngeblog jadi ketar-ketir ini, musti hati2 kalau mau klik publish 😀

  • Jari Jari Ampuh berkata:

    Lha apakah saya harus nutup blog ini ?
    baru positioning khusus main di esek esek

  • Moes Jum berkata:

    Ampuuuun … trus awak2 ini disuruh apa? diem aja atau gimana? Atau disuruh jadi wartawan biar jadi pesaingnya Ndoro? Kan kesian men-temen wartawan kan udah punya wadah utk misuh secara profesional. Kalo awak2 ini kan media misuhnya ya di blog. Kepriben laah??

  • silent reverie berkata:

    ada respon ndoro di atas yg bunyinya:’ ….tapi apa gak lebih baik bikin blog yang kredibel?’
    Kriteria kredibel (yg dimaksud) seperti apakah?

  • Juliach berkata:

    Halah UU itu hanya utk nutupi boroknya pejabat negara yg sudah bau saja!!!

  • […] garap progam affiliatenya amazon, refreshing dulu sambil blog walking, mampir deh tempatnya ndorokakung..Ngeliat postingn mengenai pasal (apalagi selain uu ite?) dan bener2 kaget […]

  • Thomas Arie berkata:

    Wahhh… medeni.

    Njuk hak-nya blogger dalam hal informasi itu apa? Mengkonsumsi thok?

  • ryosaeba berkata:

    UU itu ndak menyebut masa kadaluwarsa gugatan. tapi di KUHP sih biasanya 3 tahun. coba nanti saya carikan infonya lagi.

    dari bertemu dengan 2 praktisi hukum (bukan yang akademis tok), selama kontennya MASIH BISA DIAKSES OLEH PUBLIK SAMPAI SAAT DILAKUKAN GUGATAN, ya masih berlaku tuh. posting tahun 1997 misalnya di apakabar dan masih ada arsipnya dan bisa diakses oleh publik, ya itu masih bisa kena tuh. ini pisau bermata dua kok, si mr. 68% kan banyak tuh ngirim mail ngawur dan terarsip pula, hehe.

    ndoro kakung: eko, makasih buat info.

  • hanny berkata:

    hohoho makanya, di blog ngomongin diri sendiri aja, nggak usah ngomongin orang lain jadi ga takut kena tuntut bwahahahahaha *pembelaan terhadap narsisme*

  • Lusi berkata:

    Ya iyalah… masa ya iya dong apalagi ya iya sih :p

    *komentar ga penting yang ga bakal terjaring UU ITE he3x*

  • silly berkata:

    Lah… blog silly aman gak ndoro… secara silly juga sering masuk2in gambar2 yang rada gimana gitu… trus juga suka ngebahas hal2 yang rada2 nyerempet, kayak ciuman… dsb. (untung belum posting ttg titik2 itu…. )

    **wink wink**

  • antobilang berkata:

    main di wiki CA aja deh, kan yang ngisi wiki namanya bukan bloger 😀

  • sofie berkata:

    wah, lalu bagaimana dengan citizen journalism, bagaimana mekanismenya, terutama yang medianya lewat blog?

    dan pak menteri, bukankah langkah seperti ini agak berbeda dengan pernyataan anda soal pemberdayaan? juga perubahan…poin lagi pak menteri, melalui blog juga bisa untuk melihat manajemen konflik, melihat potensi konflik di indo yang rasanya kok makin dibumbui anarkisme dan fanatisme?

    *lho ini blog nya menteri ya? kok pesennya buat pak menteri semua?*

  • Arief berkata:

    Pecas Ndahku Ndoro… Aku takut ini melanggar HAM (…lagipula penguasa tidak boleh mengekang hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu diantaranya hak untuk hidup dan memperoleh info… – mengutip yang ditulis Yogie)

    Pecas Ndahku Ndoro… Aku takut bakal seperti jaman penjajahan jepang saja. Semua informasi cuman isinya keberhasilan pemerintah jepang saja, padahal nyatanya kalahnya lebih banyak.

    Pecas Ndahku Ndoro… Aku takut Jadi Gila gara gara banyak pikiran yang tidak bisa dikeluarkan… sekarang saja tingkat kegilaanku sudah mencapai 68% yang artinya aku warasnya cuman 32%

    Pecas Ndahku Ndoro… Aturannya kok tidak mendetail… Bisa salah Persepsi Binti Miss Interpretasi… (bener ga ya nulise??)

    Aduhhhhh pecas tenan Ndoro….

  • bawZz berkata:

    senang menjadi warga negara Indonesia.. *siul-siul*

  • bakal ada proyek baru
    SERTIFIKASI BLOGGER
    dan yang bagian asesornya ternyata bukan blogger, cuman sekadar pakar!

  • irdix berkata:

    tapiii….
    *uhhhk..uhk.. uhmm..*
    kalo ga sengaja gpp ya?

    *uhhk.!*

    aduh jadi batuk abis nelen *pasal* karet..

  • irdix berkata:

    waduh.. di merge ama yang diatas bisa ndak ndoro??

    Dalam undang-undang itu ada pasal yang melarang penyebaran informasi pencemaran nama baik, seks, dan kekerasan. Hukuman maksimal 6 tahun penjara bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi itu.

    maksudnya itu :p aduh.. ga sengaja komen pula disini..
    gimana nih..
    dalem lak mboten kompatibel eh.. mboten kompeten paring kompentar (komentar pintar).

  • puputs berkata:

    “blogger bukan termasuk kalangan yang punya hak menyiarkan informasi”

    ini informasi yang mana nie, yang sex pencemaran nama baik atau semua informasi,

    bener bos, remang2 nie, …..
    kao harus bikin pernaytaan tertulis kalo http://www.puputs.com bukan web log, nanti dipikir2 namanya apa yah

  • hariadhi berkata:

    Gilaaa! Ini Undang-Undang yang hebat. Pak M Nuh juga hebat setengah mati, langkah maju ke depan. TOP!!

    Seandainya politikus juga termasuk golongan yang tidak berhak menyebarkan informasi. Bisa tenang deh nanti kampanye 2009, ga digombalin lagi tuh rakyatnya.

    Ssttt… politikus itu bukan jurnalis, kan, Ndoro?

    *nyindir mode off

  • mayssari berkata:

    hm….. trus bagaimana dengan “kebebasan berpendapat”? makin lama, makain gak bebas di negeri sendiri…….

  • cm4nk berkata:

    Wew..mangkanya “posting jgn boong,posting yg pasti2 aja” (baca kyk iklan gsm ntu) wakakakk…
    *ModeSeriusOn*
    Pengen ngasih masukan dari sisi bahasanya Ndoro:
    Itulah hebatnya pembuatan UU di Indonesia..yg jauh lebih ribet adalah penafsiran setiap kata dalam isi UU tersebut..(kebiasaan orang Indo yg doyan adu argumen c..ck..),EYD jadi ga ada artinya di mata hukum *ngakak lagi* , padahal dari SD kita tuh diajarin B Indonesia yg itu2 juga,tapi begitu baca rancangan UU(undang2 apapun),isinya pasti njlimet dan bisa ditafsirkan bercabang..

  • […] Mohon dicatat : Ini cuma opini saja, bukan hendak menyampaikan informasi. Sumpah deh … saya gak mau masuk bui … apalagi kalau cuma ingin membuat Sandra Dewi […]

  • ronys berkata:

    moco UU ITE tambah pecas ndhas ku

  • tele berkata:

    Ini artinya kembali ke orba…!?!!!???

  • […] Pasal Pecas Ndahe « Ndoro Kakung […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Pasal Pecas Ndahe at Ndoro Kakung.

meta

%d blogger menyukai ini: