Layanan Pecas Ndahe

Juni 23, 2009 § 67 Komentar

Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Pejabat atau petugas yang tak memberikan layanan sesuai standar bisa dikenai sanksi.

Seorang teman menuturkan pengalamannya ketika hendak membuka kafe baru di sebuah jalan yang ramai, persis di jantung Jakarta. Tentu saja bukan pengalaman yang menyenangkan, tapi malah agak sedikit menjengkelkan.

Semua dia membayangkan bahwa sebagai pengusaha yang hendak membuka tempat usaha baru, niatnya bakal didukung oleh pejabat di lingkungannya. Apalagi jenis bisnisnya sah dan halal. Ia tak pernah membayangkan bila usaha yang akan memberi pemasukan daerah itu malah dihambat.

Benarkah begitu? Kenyataan rupanya tak sesuai harapan. Kawan saya itu diminta membuat 17 surat izin. Ya, tujuh belas! Itu artinya ia harus mendapatkan 17 cap dari lembaga-lembaga pemberi izin. Sampean bisa bayangkan, untuk mendapat satu cap saja, kawan saya itu harus melewati beberapa meja. Dan di setiap meja ia harus merogoh kantong agak dalam.

Tak adakah jalan pintas?

Ho-ho-ho … ini Indonesia, Ki Sanak! Selalu ada jalan pintas untuk setiap urusan. Tapi tentu saja jalan pintas itu ada harganya. Ah, sampean kayak orang baru saja.

Kawan saya itu juga ditawari jalan pintas oleh orang-orang yang biasa disebut “oknum”. Syaratnya tak banyak, cukup sediakan beberapa lembar rupiah warna merah, surat yang dibutuhkan bakal beres dalam sekejap. Kita tak tahu persis siapa dia. Biasanya sih, yang namanya oknum itu memakai seragam dinas. Kadang ada juga sipil yang berlaku seolah-olah orang dinas.

“Namanya MacLaren, Mas,” kata seorang teman lain. Oh, maksudnya makelar.

Kawan saya itu masih menimbang-nimbang tawaran itu mau diambil atau tidak. Kalau diambil kok ongkosnya mahal. Bila dicuekin kok surat izin tak kunjung keluar.

Akhirnya, kawan saya itu mengambil keputusan berani. Ia hanya mengurus beberapa surat izin prinsip yang harus dipenuhi untuk membuka usaha. Surat izin yang lain dibiarkannya terkatung-katung entah di laci atau meja pejabat. Sambil menunggu surat keluar, ia pun nekat membuka kafenya yang baru. Dan, ternyata baik-baik saja sampai sekarang tanpa gangguan. Mungkin belum.

Kami membincangkan sengkarut birokrasi dan surat izin usaha itu pada sebuah sore yang sibuk sambil tertawa-tawa. Kami merasa geli sekaligus heran. Kenapa kita selalu repot bila berurusan dengan negara. Tapi anehnya, ada saja orang yang merasa kita harus menyerahkan semua urusan kepada negara. Sedikit-sedikit, serahkan ke negara. Mengurus surat ini dan itu, harus dengan negara. Bahkan masalah ekonomi pun maunya diberikan kepada negara.

Saya rasa orang yang berpendapat begitu belum pernah merasakan sendiri betapa repot dan melelahkannya berurusan dengan “negara” di lapangan. Ia mungkin belum tahu betapa panjang yang namanya rantai birokrasi aparat negara. Atau mungkin dia seekor kura-kurang dalam perahu.

Karena itu, saya senang membaca berita yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik dalam sidang paripurna hari ini. Rancangan tersebut sudah empat tahun dibahas dan baru selesai pada periode masa sidang ini.

Rancangan ini membahas tentang perbaikan pelayanan aparatur pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah serta lembaga swasta.

Dalam rancangan ini diatur secara tegas pejabat maupun pelaksana tugas dalam melayani masyarakat. Jika tidak bisa memberikan layanan sesuai standar yang ditentukan, mereka bisa dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis, pemotongan gaji, hingga pemecatan tidak hormat maupun pencabutan izin bagi penyelenggara pelayanan publik swasta.

Semoga dengan adanya undang-undang yang baru ini, kelak orang-orang seperti teman saya itu tak perlu terkatung-katung izin usahanya. Kita juga tak perlu bingung bila hendak mengurus surat-surat penting seperti paspor, KTP, surat nikah, surat kelahiran dan sebagainya.

Pejabat dan negara mestinya hadir untuk membantu rakyat, dan bukan mempersulit atau malah mengambil keuntungan. Bukan begitu, Ki Sanak?

>> Selamat hari Selasa, Ki Sanak. Rata-rata berapa lama sampean mengurus KTP, atau SIM, paspor, dan berapa ongkosnya?

Iklan

Tagged: , , , , , ,

§ 67 Responses to Layanan Pecas Ndahe

  • handaru berkata:

    Negeri yang hebat.

  • Chic berkata:

    peraturan itu bakal berlaku mulai kapan? kok tampaknya membuat celah-celah baru ya Ndor? *pesimis* :mrgreen:

  • frozzy berkata:

    mari berharap…. *dalam hati : apa iya ??*

  • Pandu berkata:

    Benar sekali apa yang diungkapkan ndoro, itu juga terjadi pada saya, ketika hendak membuka izin usaha baru (tempat makan), urus ini itu,
    pusing bangt, dari RT, RW, Kecamatan, Pemkot..

    cara singkatnya jelas ada, tapi bisa menyebabkan uang kas sedikit terkuras…
    memang naas sekali nasib negara ini,

    Dewan Rakyat yang terhormat…
    inilah aspirasi kami (yang juga menjadi aspirasi rakyat Indonesia lainnya sejak dulu kala)….

  • Mbelgedezβ„’ berkata:

    .
    Lha Ki sanak gimana tho..???

    Jangankan ngurus usaha untuk mbikin cafe yang notabene bakalan ngundang keramean. Untuk ngurus perijinan usaha kayak sayah ( seperti pernah sayah keluhkan kepada Prabowo jaman kampanye pileg dulu ), syusyahnya mintak ampuuuunn….

    Banyak meja yang harus dilalui, dan semuanya minta sesajen…

    Pada akhirnya, sayah menyelesaikan yang yang prinsip, sambil jalan. Setahun kemudian perijinan baru kelar, tanpa berusaha menyogok…..

  • sikem berkata:

    kawan…kenapa saya terlahir di Indonesia !!!!

    mudah2an para aparat tetap konsisten dalam menjalankan nya kelak

  • dita.gigi berkata:

    Emang kalo ndak pake uang pelicin ndak bakal kelar2… Mau jadi apa negara ini…

    Untung pas kehilangan sim pas puasa kemaren, pas KPK lagi gencar2 nya, jadi saya bisa urus sim, tanpa calo, dan tanpa nyogok,,, cukup bayar registrasi asli aja… Cuman 110.000 an lah total2… Lumayan dari pada pake calo bisa kena berapa ratus tuh… XD

    Semoga kedepannya segala yg untuk surat menyurat dan dokumen2 itu bisa lebih baik…….. Amiiinnn….

  • Anggara berkata:

    saya kadang bingung, hanya untuk melayani masyarakat saja perlu UU, apa kalau enggak ada UU maka para pejabat negara ini tidak mau melayani masyarakat?

  • Anggara berkata:

    btw, mas punya RUUnya enggak, kalau ada kirim ke email ya, menarik juga buat catatan singkat soal UU ini

  • bodrox berkata:

    yah… udah lama didengung-dengungkan reformasi birokrasi, kok masalah ginian selalu muncul yah. apa memang melakukan perubahan birokrasi itu memang pekerjaan maha berat?

    kayaknya banyak banget masalah ini bangsa ini.

    *tarik naphas dalem-dalem*

  • saya ngak yakin ndoro kalau UU bisa ditegakan, paling cuma sekedar rahasia publik seperti oknum polisi yang milih “lowongan kerja” korupsi dari surat tilang. dengan penyebaran media seperti social media , juga ngak ngaruh ndoro pejabat disini kan ” kenapa harus dibuat mudah kalau bisa dipersulit” bukan begitu ?

  • Grandong berkata:

    Waktu aku ngurus STNK di Mobil Keliling Polda, berkas kita diterima dan dicheck sama staf sipil. Yang menggelikan, staf tersebut (masih muda) kalau bertanya-tanya, semacam ‘STNK asli dibawa gak?’, atau ‘KTP sudah difotokopi belum ?’ gaya dan intonasinya persis polisi nginterogasi tersangka. Tidak lupa wajah diserem-seremin, cemberu, muka ditekuk. Kalau ada berkas kita yang kurang dia menegur dengan ketus ‘Gak bisa, lengkapi dulu’. He..he.. mumpung jadi kacung polisi ya Mas, gayanya ngopi plek majikannya.

    Aneh, ya. Kita datang baik2 bawa duit buat disetor ke negara koq dihadapi seperti itu. Mestinya kita warga yang taat bayar pajak (kendaraan bermotor) ini dikasih ucapan terima kasih, disambut dengan wajah sumringah, dll, dll. Gimana kisanak ?

    hahaha… lucu itu πŸ˜€

  • mbakDos berkata:

    jadi.. enakan jadi orang lama yang udah tau perihal beginian atau orang baru yang masih nanya2, ndor? :mrgreen:

    sama-sama nggak enak, mbak dos. karena toh sama-sama mengeluarkan pelicin juga πŸ˜€

  • kenyo berkata:

    wah bagus kalo begitu saya setuju…

  • DV berkata:

    Ngurus KTP pake acara 5 hari biaya 10 rebeng!
    Ngurus Paspor, nyaris sehari tapi ndak kayak mas-mas dan mbak-mbak calon TKI yang antri di bangku sambil kemringet, saya cukup masukkan berkas njuk keluar cari makan sampe sore trus balik lagi tinggal foto, jepret..:) Biaya 500 rebeng!

    Yang paling cepat ngurus SIM, datang jam 7 pagi, jam stengah lapan udah jadi, Ndoro! Biaya 250 rebeng.

    Kadang saya berpikir, kenapa para pelayan publik itu tidak dinamai Digital Photography Service saja ya karena mereka begitu ahli motret:)

  • mastongki berkata:

    KTP saya belum jadi, baru bikin dan sepertinya akan memakan waktu lama.

  • didut berkata:

    hmm..tambah peraturan lagi *modyar*

  • geRrilyawan berkata:

    masih banyak yang suka menganut filosofi “kalau bisa repot kenapa harus dipermudah” ndoro…pusing memang di negeri ini kadang sesuatu itu harus ekstra repot, kadang malah terlalu instan.

  • Semoga UU tersebut bisa terlaksana dengan baik, tidak sekedar hitam di atas putih, hehe.
    Saya ngurus KTP biaya 35 ribu, jadinya kalo gak salah 10 hari, hahaha.

  • zam berkata:

    negeri penuh aturan.. hore!!

  • andie berkata:

    jalan pintas di Indonesia emang ga da yang gratis ndoro.
    πŸ˜€

  • galihsatria berkata:

    Pejabat dan negara mestinya hadir untuk membantu rakyat, dan bukan mempersulit atau malah mengambil keuntungan. Bukan begitu, Ki Sanak?

    Enak aja, balik modal dulu om, baru mikirin rakyat, emang jadi pejabat gampang pa? πŸ˜›

  • Nazieb berkata:

    Paling juga sama om-om dan tante-tante di DPR itu sudah disiapkan pasal yang ngaret juga.. Yaaa.. supaya kroni-kroninya bisa nyrempet-nyrempet laah..

  • bayuhebat berkata:

    jadi inget temen saya. dia bilang mening bikin PT di luar negeri. wong prosesnya 5 menit jadi terus pajaknya gak macem – macem

  • aisyah muna berkata:

    ditempat saya bikin KTP cuma 30 menitan kok….dan cuma bayar administrasi 5000 perak.udah selesei….

  • ruly berkata:

    tapi sepertinya bakalan sama saja ndoro, kebayang ribetnya buat pengaduan kalau hak kita dilanggar.. belum lagi klu malah kita yg dikenai pencemaran nama baik kyk mbak prita.. 😦

  • ariebross berkata:

    Di Indonesia, pake cara legal malah susah..
    gak tau gimana pengennya petinggi negeri ini..

  • Ben berkata:

    …kura-kurang dalam perahu.

    kura-kurang ninjang? πŸ™‚

    *slha fokus*

  • hanny berkata:

    rancangan oh rancangan. ngurus paspor, waktu itu sih cepet tanpa calo, ngikutin prosedur, jadi dalam 3 hari saja, sodara-sodara πŸ™‚

  • dony berkata:

    seharusnya di negara ini di sediakan tombol shortcut ( tapi gratis)
    hehehehe πŸ˜›

  • Pemilih.com berkata:

    Ndorokakung: Layanan Pecas Ndahe…

    Pejabat dan negara mestinya hadir untuk membantu rakyat, dan bukan mempersulit atau malah mengambil keuntungan.
    Selengkapnya

    ……

  • Epat berkata:

    semoga menjadi lebih baik lah

  • Bagas berkata:

    Wah, semoga segera direalisasikan dilapangan. Dari awal bulan sudah pengen ngurus KTP yang mati tapi masih malas soale sudah membayangkan harus ketemu pak RT, RW dan keluarahan.

  • masoglek berkata:

    jadi inget saya kemarin bikinin KTP ortu saya 10 hari baru jadi

  • D3pd berkata:

    yes..makasih ndoro..saya lahir pada tanggal 17….^_^…V

  • abusyafiq berkata:

    dengan uu itu pungli bisa hilang ga…

  • KangBoed berkata:

    hehehehe.. selama HATI NURANI sudah hilang percuma.. cari dulu HATI NURANI baru bener
    Salam Sayang

  • dsusetyo berkata:

    Saya setuju dengan ndoro, gembira terbitnya RUU ini. Memang aturan belum berarti jika tidak dilaksanakan dengan baik. setidaknya kita sudah mulai. Ayo kita dukung gerakan ini rame2, dan wujudkan pelayanan publik yang mak nyussss…;-)

    [o ya ndoro by the way hari ini sudah bulan Rejeb ya, sudah siap menyambutnya?]

  • wahyu am berkata:

    proyek maneh πŸ˜†

  • Sarah berkata:

    Pretty cool post. I just stumbled upon your site and wanted to say
    that I have really liked browsing your blog posts. Any way
    I’ll be subscribing to your blog and I hope you post again soon!

  • seno berkata:

    sekali lagi, Ndoro..cuma di Indonesia.

  • omiyan berkata:

    yang penting ketika mengurus sesuatu jangan membawa bawa nama instansi….saya dulu pernah meminta seorang warga yang ingin mengajukan permohonan hanya karena persyaratan yang belum lengkap yang tidak saya suka salah satunya mengeluarkan kartu nama anggota dewan..

    disitu saya mengatakan kalau persyaratan sudah lengkap jangankan sastu jam 5 menit dah jadi…

  • Adit berkata:

    tinggal nunggu political contract aja nih buat yang satu ini.
    belum ada yang nyinggung nih capres2 maut itu…

  • Ph!duT berkata:

    mudah2an ga cuma UU aja tp prakteknya juga….*sedikit ga yakin*

  • mazhel berkata:

    fiiuuh.. yang namanya oknum dimana2 memang ada ndor..
    di tabung2 otaknya yang tersimpan cuma bagaimana “perut” nya sendiri bisa kenyang, apalagi udah punya yang namanya jabatan.. nauzubillah.. rumusnya “UU dibuat untuk dilanggar”, percaya apa tidak diberbagai berita isinya pelanggaran..

  • pensiun kaya berkata:

    di negeri ini hal yang sederhana dibuat rumit, sebaliknya hal yang rumit dianggap sederhana:-)

  • Paams berkata:

    gatau mau komen gimana kalo udah kasus-kasus begini…….duit duit duitttt aja

  • andry berkata:

    peraturan baru…. pungli baru….. harga buat ngurus jg naek…..

    sama aja…. malah lebih parah….

  • Johan Firdaus berkata:

    waduh, mudah2x an pemerintahan yang besok jadi lebih beres deh

    Yang paling gedek tuh pas bikin KTP

    Di papan loket ada tulisan, Bikin KTP Gratis, pas bikin di mintain duit, Goceng – Noban, halah

    cape kalo kaya gini

  • KangBoed berkata:

    hehehe.. mudah mudahan pejabat dunia internet sekali kali berkenan mampir menengok anak baru.. baru sebulan setengah berlayar.. dan memberikan tips tipsnya yang sangat berharga.. yaaaa.. endoro kakung yang baik.. *muka ngarep ON*..
    Salam Sayang

  • g o b e r berkata:

    Di tempat saya, ngurus KTP lewat kantor Kecamatan ongkosnya 5ribu, kira2 seminggu jadi. Kalo lewat kantor Catatan Sipil, biayanya 10ribu, BISA DITUNGGU ! πŸ˜€

  • mas stein berkata:

    saya biasa ngurus lewat mclaren ndoro. mungkin tiap instansi sekarang perlu memperbarui SOP-nya, jadi jelas jangka waktu dan biayanya. tempel gede-gede di ruang pelayanan biar warga ndak bingung.

  • andy1988 berkata:

    saatnya berharap, agar Indonesia lebih baik lagi

  • dien berkata:

    Semoga undang-undang ini tidak bernasib sama dengan perda tentang rokok di jakarta. cuma peraturan thok..

  • kolojengking berkata:

    Semogs hasilnya sesuai yang kita harapkan bersama Ndoro…. πŸ™‚

  • mariskova berkata:

    Kemaren saya diwawancara sama salah satu stasiun TV swasta ttg ini.
    Jawaban saya: niatnya bagus, tapi balik lagi ke para pelaksana. Mau nurutin gak?
    Eh, ditanya lagi: menurut, mbak, pelaksananya mau gak melaksanakannya?

    Mau gak ya?

  • ray rizaldy berkata:

    “Jika ditanya tentang apa yang belum puas dibereskan selama pemerintahan, saya mengatakan salah satunya adalah birokrasi pemerintah”
    – Presiden, dalam salah satu talkshownya

    Jangankan rakyatnya bang, presidennya aja belom. πŸ˜€

  • vyzex berkata:

    ngurus pajak stnk di t4 saya cepat kok.kalo gak rame satu jam kelar.
    cuma pernah lg sibuk..buru-buru..jadi nitip aja sama petugasnya…diambil besoknya lagi..nambah 30 ribu..

    kalo perpanjangan sim 60 ribu…dan udah ada di beberapa mal..

    bikin KTP (nitip sama petugas kelurahan) 50 ribu udah dapet KK juga..
    sekarang KTP saya ada 2 (di wilayah yg sama dg NIK berbeda dan tentu 2 KK berbeda) dan ada 1 KK di propinsi yg lain..total saya punya 3 KK….he he he
    KTP-KTP masih aktif juga…(pernah ngalami ikut pilkada di 2 propinsi berbeda…he he he)

    bukan mau melanggar hukum, tapi kenyataannya tiap mau ngurus sesuatu harus pake KTP setempat, jadinya mesti bikin lagi..dan lebih mudah bikin KTP baru..daripada ngurus surat pindah…

    beberapa temen saya malah ada yg memiliki KTPsampai 5 buah…beda-beda propinsi..
    malah ada yg agamanya juga beda-beda….nah lho…katanya sih supaya aman kalo ada ‘sweeping’…

    pengalaman terakhir bikin sim (3 thn lalu…)
    waktu tes praktek..polisinya (masih muda) bilang begini ke beberapa ibu-ibu (dalam bahasa jawa): “kalo takut, bayar saja ke saya 35 ribu..langsung lulus tes praktek..”

    kalo tanya ke loket pendaftaran, berapa biaya bikin sim, jawabannya adalah: “mau yg pake tes atau yg langsung foto?”….lha kalo ditawari begitu orang kan maunya lebih cepat lebih baek…

    oya, anaknya teman, kelas 1 smp dah punya sim A..hebat kan…
    kalo mau cari pelanggar aturan, cari aja di kantor-kantor pemerintahan dulu..he he he

  • Rizky berkata:

    waduh :0 blom ngerti aq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Layanan Pecas Ndahe at Ndoro Kakung.

meta

%d blogger menyukai ini: