Ndoro Kakung

ChatGPT berpotensi terancam diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Potensi blokir tersebut muncul, karena ChatGPT belum terdaftar di sistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo.

Kominfo memang mewajibkan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, mulai tahun 2022 lalu. Jika tak mendaftar, PSE akan diblokir.

Amanat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. PSE Lingkup Privat didefinisikan sebagai penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Bagaimana jika benar-benar diblokir oleh Kominfo?

Mat Cepot alias ChatGPT sepertinya santai saja ketika saya tanya mengenai kemungkinan pemblokiran itu.

Enteng saja dia menjawab, “Jika layanan ChatGPT diblokir oleh Kominfo, maka pengguna di Indonesia mungkin tidak akan dapat mengakses layanan ini secara langsung. Namun, pengguna masih dapat mengakses layanan ini melalui teknik yang disebut sebagai VPN (Virtual Private Network).”

VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara aman dan anonim melalui jaringan yang dienkripsi dan terhubung ke server di luar Indonesia.

Berkat VPN, pengguna masih dapat mengakses layanan ChatGPT dengan cara mengubah lokasi virtual mereka ke negara lain yang tidak memblokir layanan ini.

ChatGPT mengingatkan bahwa pengguna harus memperhatikan bahwa pemanfaatan VPN mungkin melanggar hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut ChatGPT, penting bagi pengguna untuk memeriksa undang-undang setempat sebelum menggunakan VPN.

Pengguna juga harus memastikan bahwa mereka menggunakan VPN yang terpercaya dan aman untuk menghindari ancaman keamanan dan privasi.

Tanpa VPN pun sebenarnya ChatGPT masih bisa diakses meskipun diblokir, yaitu lewat Microsoft Bing. ChatGPT sudah bergabung dan menjadi layanan yang melekat dengan mesin pencari Bing, bahkan fiturnya lebih lengkap.

Saya lalu bertanya, apa yang akan dilakukan ChatGPT jika diblokir?

ChatGPT menjawab, “Sebagai sebuah layanan AI chatbot yang tidak memiliki wujud fisik, ChatGPT tidak dapat melakukan banyak hal secara langsung jika diblokir. Namun, sebagai sebuah produk teknologi yang terus berkembang, ChatGPT mungkin akan melakukan beberapa tindakan jika diblokir oleh otoritas.”

Tindakan apa saja?

Beberapa tindakan yang mungkin dilakukan oleh ChatGPT, antara lain:

Mengajukan banding: ChatGPT dapat mengajukan banding kepada pihak yang berwenang jika merasa bahwa pemblokiran tersebut tidak adil atau tidak berdasarkan hukum.

Mencari solusi teknis: ChatGPT mungkin akan mencari solusi teknis untuk mengatasi pemblokiran, seperti dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan meskipun diblokir.

Mengubah cara operasi: ChatGPT mungkin akan mengubah cara operasi dan struktur teknisnya untuk menghindari pemblokiran di masa depan.

Berkolaborasi dengan pihak terkait: ChatGPT dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti ahli hukum dan aktivis internet untuk menyelesaikan masalah pemblokiran dan membela hak pengguna.

Namun, setiap tindakan yang dilakukan oleh ChatGPT harus sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku, serta tidak merugikan pengguna dan masyarakat secara umum.

Apakah memblokir ChatGPT merupakan keputusan bijak?

“Sebagai AI chatbot, ChatGPT seharusnya tidak memiliki kepentingan politik atau ideologis, dan layanan ini seharusnya dapat memberikan manfaat bagi pengguna di berbagai bidang.

Oleh karena itu, secara umum, pemblokiran ChatGPT oleh pemerintah atau otoritas lainnya tidak dapat dikatakan sebagai keputusan bijak jika alasan pemblokiran tersebut tidak jelas atau tidak berdasarkan hukum.

Jika terdapat kekhawatiran bahwa layanan ChatGPT dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan atau melanggar hukum, seperti misalnya untuk menyebarluaskan hoaks atau melakukan tindakan kriminal, maka pemblokiran dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Kebijakan pemblokiran harus selalu mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan pengguna, dan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan proporsional.

Sebaiknya ada prosedur yang jelas dan transparan dalam proses pemblokiran, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang terkena dampak untuk mempertahankan hak dan kepentingannya.”

Begitu, Kisanak.

Tagged: blokir, chatgpt, kominfo