RPM Pecas Ndahe

Februari 15, 2010 § 105 Komentar

Ini bukan cerita tentang RPM (revolutions per minute) di dashboard mobil itu. RPM yang sedang bikin geger di Indonesia adalah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Konten Multimedia. Mengapa dia memicu kontroversi?

Yusuf Nurrachman bukan tokoh nasional. Dia juga bukan seseorang yang populer seperti para pesohor itu. Meski posisinya tinggi, bos perusahaan web hosting Rumah Web, Yusuf jauh dari liputan dari media massa.

Saya sering bertemu lelaki yang santun itu di kantor cabang Rumah Web di Jalan Langsat, Jakarta Selatan. Salah satu pertemuan terjadi Februari tahun lalu, ketika Rumah Web merayakan ulang tahun yang ke-7.

Malam itu, di antara riuhnya obrolan para tetamu, saya melihat Yusuf berbincang serius dengan seseorang berbaju batik. “Itu tadi perwira polisi dari unit cybercrime,” Yusuf menjelaskan kemudian, setelah kami akhirnya sempat ngobrol malam itu.

Polisi? Apakah Yusuf tersangkut urusan pidana?

“Perwira itu kawan lama saya, Mas,” kata Yusuf. “Saya sering membantu dia.”

Oalah, ternyata perbincangan asyik antara Yusuf dan polisi yang saya lihat malam itu merupakan reuni.

Yusuf lalu bercerita bahwa polisi memang kerap meminta pertolongan untuk memecahkan kasus-kasus pidana di Internet. Kebetulan, selain memiliki kompetensi, Yusuf adalah penyelenggara jasa hosting. Ia paham benar bagaimana melacak lalu lintas data di Internet. Klop.

Mengapa dia sudi membantu? Apakah Yusuf takut pada polisi?

“Saya membantu polisi dengan sukarela. Ini kewajiban saya sebagai warga yang taat hukum, Mas,” kata Yusuf.

Aha. Kesediaan yang lahir dari kearifan pelaku bisnis?

Saya tak tahu. Tapi Yusuf menjelaskan dengan kalimat yang kurang lebih begini — kalau saya tak salah ingat — bahwa dalam menjalankan usahanya, dia ingin melakukannya secara benar, tak melanggar hukum, dan mempertimbangkan etika. “Ini bisnis jangka panjang, dan mengutamakan faktor kepercayaan, Mas,” kata Yusuf.

Kalau ada aparat hukum yang kesulitan dan membutuhkan bantuan, Yusuf tak segan mengulurkan pertolongan, sejauh yang bisa dilakukannya. Toh perbuatan baik tak pernah sia-sia, begitu kata orang-orang tua.

Hubungan antara Yusuf dan polisi itu terjadi begitu saja. Atas dasar niat baik. Tanpa diatur oleh undang-undang ini dan itu. Polisi senang karena ditolong, Yusuf pun tak keberatan membantu. Kenapa harus diatur-atur?

Saya belum bertemu Yusuf lagi. Saya juga belum tahu bagaimana komentar Yusuf setelah Kementerian Kominfo mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Konten Multimedia (RPM Konten) pekan lalu.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi — seperti yang dimaksud dalam RPM Konten — Yusuf dan Rumah Web tentu akan terkena aturan itu kelak, jika draft itu akhirnya diteken.

Mungkin Yusuf akan berterima kasih atas keluarnya aturan baru itu. Mungkin juga tidak. Yang jelas, dia bakal tambah repot. RPM Konten mewajibkan setiap penyelenggara memberikan semacam rapor setiap tahun sebagai bukti kepatuhan. Padahal selama ini Yusuf bukan hanya patuh, tapi memberikan layanan lebih dari yang diharapkan, misalnya membantu kerja polisi.

Bagaimana seandainya Yusuf merasa keberatan atas aturan itu, ngambek, lalu menutup layanannya? Ke mana lagi perwira polisi itu meminta pertolongan bila ada kasus pidana di Internet jika Yusuf sudah menutup bisnisnya?

Tentu saja masih banyak Yusuf-Yusuf lain di luar sana. Kita tak tahu apakah mereka juga sama arif dan ringan tangan seperti Yusuf dari Rumah Web. Barangkali ada yang berbeda. Cobalah luangkan waktu dengan mencari mereka via Google, temukan adakah yang setuju dengan RPM Konten. Bila tak ada yang setuju, mungkin aturan itu memang tak perlu ada …

>> Selamat hari Senin, Ki Sanak. Tahukah sampean kapan tepatnya hari ulang tahun Rumah Web?

Tagged: , , , ,

§ 105 Responses to RPM Pecas Ndahe

  • Cak Uding berkata:

    Hmmmm saya sih menolak ya.. πŸ™‚

  • edy berkata:

    β€” kalau saya tak salah ingat β€”

    wah mulai gawat ini, ndor…

  • plukz berkata:

    Selamat hari Senin Ndoro πŸ˜€

    Saya tadi membayangkan bagaimana ruwetnya misalkan para aparat pemerintah mesti melakukan rekrutmen2 buat menutup kebutuhan macam ini. Lagipula harganya tentu tidak akan murah, seperti kalau meminta bantuan antar teman begitu.

    Lagipula kalo RPM ini diterapkan, ndoro pasti harus memampang nama asli kan? πŸ˜€ Ndak bikin penasaran pembaca lagi πŸ˜€

  • vlisa berkata:

    Wah…blog saya juga hosting di rumah web je ndor….yg pasti saya 1000% menolaknya.

  • Banyak yang setuju dengan RPM Konten, diantaranya adalah Tifatul sendiri, para stafnya di Menkominfo (iya lah, masa mau dipecat dan ga digaji?), dan para pendukungnya (secara politis) yang mungkin tidak terlalu mengerti tentang IT.

    Beginilah jika Menteri IT dipegang orang politik. Sepertinya semua pos kementerian profesionalisme seperti Ekonomi, IT, Pendidikan, dsb. akan cepat rusak jika dipegang orang politik (apalagi ditambah ketidakcerdasan orang tersebut dalam memilih staf ahlinya).

    BTW, saya lupa ulang tahun RumahWeb, tapi yang pasti, saya kebagian promonya, Ndoro! πŸ˜€

  • fobi berkata:

    Blaik… lha saya kan jadi ikut kena tambahan kerjaan… walah

  • ahmad aminudin berkata:

    Widih. Ngurusnya aja setengah mati ya, apalagi harus bikin laporan gitu 😦 namabhin kerjaan aja 😦 repot sangat. Saya amat sangat tidak setuju sekali dengan adanya RPMini……

  • Oom Yahya berkata:

    Pulihkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara *eh, kagak nyambung ya*

  • Febry Hadinata berkata:

    Selamat hari senin Ndoro, ulasannya sama pertanyaan koq bikin ngakak πŸ™‚

    ultah rumah web, akan bertepatan dengan ditekennya rpm konten (apabila jadi disahkan) yaitu 4 hari lagi 19-feb … mungkin bisa dibilang ulang tahun mereka nantinya sebagai tanda kebebasan (kebebasan untuk tidak lagi menjadi warga negara, yang seharusnya membantu aparat) — sekali lagi, apabila itu jadi diteken / disahkan πŸ™‚

    Saya sendiri pribadi tidak setuju dengan rpm konten #tolakrpmkonten …

  • zam berkata:

    hentikan penggunaan RPM , TAR.GZ, TGZ, atau kompilasi dari source code!

    Mari gunakan DEB!

    *sudo dpkg -i*

  • DiJurnal berkata:

    Mereka itu sejenis worm.file.exe – hiden agenda – pembusukan dan pembelokan dari cita-cita awal amanat reformasi! ke arah jalur dalil fq aliran mereka

  • jarwadi berkata:

    kalau buat blog yang pakai wordpress.com apa kelak bila rpm itu di setujui mengharuskan para calon blogger meminta tanda tangan pak mentri ya ndor?

  • Mbah Jiwo berkata:

    eniwei masih cek publik tuh…bahkan pak tif belum bicara teknis dan lain lain…

  • mocha berkata:

    mgkn mksd rpm utk mencegah konten2 gak brtanggung jawab sliweran * asas praduga tak bersalah mode on*

  • saleh berkata:

    bisa repot nih…………………………………..

  • jokostt berkata:

    Kalau ulang tahun Rumah Web saya baru tahu sekarang, Ndoro. termasuk Bos Rumah Web yang ternyata bernama Yusuf Nurachman itu, saya juga baru tahu sekarang ini meskipun sudah bertahun-tahun salah satu blog saya nge-hosting disana. He…. He……

    Sepertinya kalau urusan sensor menyensor begini, negara kita mesti belajar ke Cina dulu yang sudah berpengalaman. Bukan begitu, Ndoro?

  • Eko Deto berkata:

    RPM itu merupakan tantangan terbuka buat kita semua, baik pengusaha jasa hosting maupun para praktisi internet, agar dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga aturan dari pemerintah tidak diperlukan lagi.

    BISA?!

  • hanan berkata:

    geber terus RPM sampek jebol

  • lantip berkata:

    bagi yang membaca lengkap rpm ini, tentu ngeh dengan ditambah tulisan dari ndorokakung ini bahwa rpm ini lebih berpengaruh kepada penyelenggara, bukan ke user langsung. namun, beberapa pasal cukup “karet” sehingga memungkinkan pemberlakuan sebagaimana uu subversif. saya menyoroti pasal 6a,6b dan 7a. mari bersama-sama kita cerdaskan pemerintah. btw, enak ya pemerintah, digaji, udah gitu apa-apa masih diajari. doh

  • guawijaya berkata:

    mas Yusuf sing sabar nggih…. Ternyata di Indonesia banyak yg suka tikam dari belakang…. Dekati lalu tikam…..

  • Gus Ikhwan berkata:

    Inilah resikonya jika IT dipegang orang politik

  • mirza berkata:

    saya kira ini sama aja dengan depeartemen penerangan jadinya, embel-embel alasan yang dulu di bilang akan berbeda dengan departemen penerangan cuma omong kosong belaka. kasian…

  • Paijo berkata:

    Sekiye mulai do wani mbangkang lwt internet yo? Di atur wae do nggembeleng.

  • Ruang Hati berkata:

    udnya mungkin awalnya bagus, namun siapa yang percaya kalo penerapannya tidak akan banyak disalah gunakan untuk memberangus para pengkritik yang kristis, padahal dalam alam demokrasi sangat perlu balancing untuk koreksi, abis dah nasib nge blog, penuh ketakutan di berangus dan dimasukan jeruji kalo kritis !!

    Talak !!! ek tolak !!

  • vany berkata:

    berarti peraturan itu tdk ada sisi positifnya ya?
    saia gak terllau ngerti ttg RPM gt, jd bingung mau ksh komentar apa… πŸ˜€

  • yudha berkata:

    kalo ada rapor, biasanya ada ijasahnya…
    ngga setuju ah… (RPM: rari pontang manting..)

  • M. Arief B. berkata:

    Waaah….

    Usul: besok2 bikin blog wajib pake KTP (nglulu, nggak nyambung)

    πŸ™‚

  • DV berkata:

    Apapun keputusannya, kalau menterinya tetap dia, saya tetap minimal curiga, maksimal menolak, Ndor hahahah πŸ™‚
    Subyektif? Yo ben! :))
    Hahahaha!

  • Jupri berkata:

    Saya berpendapat tidak seluruhnya RPM itu harus ditolak semua. Beberapa pasal perlu direvisi.

    Download RPM Konten Multimedia ( PDF ) On http://www.jupri.co.tv

  • buat apa sih ada regulasi ketaatan lagi? emang kita netizen kurang taat ya?

  • dsusetyo berkata:

    Setuju sama Jupri dan pesanlogo. Baca dulu isinya baru komentar. Kita ini sering bicara tanpa tahu benar apa yang diomongkan [termasuk saya he.he.]. Kalo lihat tujuannya sih baik, cuma gak tahu gimana nanti pelaksanaannya. Saya sendiri belum baca.
    Mau tahu tujuannya: silakan baca di : http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90010:rpm-konten-harus-diatur-uu&catid=17:nasional&Itemid=30

    Ngatur orang banyak memang mumet ya. tapi yang jelas kebiijakan publik sudah pasti tidak akan menyenangkan semua pihak, apalagi yang merasa dirugikan. Kepentingan oi kepentingan.

  • bonk AVA berkata:

    tolak RPM konten!!!!!

  • Sigit Kurniawan berkata:

    Nama Yusuf Nurrachman selalu saya temukan di mesin ATM BCA ketika setiap bulan saya kudu mentransfer biaya hosting dari Rumah Web. Kalau telat bayar, bakal kena suspend. Ndoro bilang RPM bakal mengancam Rumah Web dan perusahaan web hosting lainnya. Dipastikan pelanggan pun ikut getahnya. Sebab itu, saya juga ikut menolak RPM Konten!!!

  • bodrox berkata:

    masak lama-lama internet kita kayak di China atau Iran?

    kagak banget dah!!!

  • Ph!duT berkata:

    wah repot dunkh nih, tp kalo itu bisa membuat Indonesia jadi lebih baik aku ikut aja deh πŸ™‚

    • agus berkata:

      wah, jangan latah gitu dong, kalo saya gak setuju dengan aturan yg mengatur sanksi seribet itu, berurusan sama tetangga aja sudah ribet dan ribut, apalagi sama negara…, kembali ke masing2 indovidu la…, kayak di australia tu bagus deh, kalo anaknya berbuat kriminal di lingkungannya, maka orang tua akan penjara, artinya orang tua adalah pembina keluarga dan lingkungan, bukankah ini adalah cikal bakal masyarakat madani?

  • Muji berkata:

    Banyak yang tidak setuju, Ndoro.

  • dafiDRiau berkata:

    Izin sedot dulu pak, tampaknya hobi blogging akan terancan nih pak

  • dobelden berkata:

    wah kalo ketemu pak yusuf salam ya ndor… terakhir ketemu pas beliau belanja PC di Aizza komputer monjali … *ups oot*

    RPM konten mah tetep bakalan angat2 tahi ayam, seperti juga aturan tentang blokir site porno. Masih inget ada software anti porno seharga 3 milyar yg sekarang ga tahu dimana

  • Freddy Hernawan berkata:

    cuman mau ngoreksi dikit mbah, RPM kalau tak salah bukan “revolutions per minute” tapi yang bener adalah “Rotation per minute” atau bisa diartikan sebagai “putaran per menit”.

  • go-3-_-Think berkata:

    bener kata agan di atas . . !
    RPM itu (Rotasion Per Minutes) . . !
    d cek lagi ndoro . . !

  • Ahmad Subandono berkata:

    kunjungan perdanax ndoro…kita serahkan pada ahlinya saja..mudah2 tidak ada yang terdholimi

  • mesin kasir berkata:

    walah bisa berbahaya nih kalo khilaf

  • Untara berkata:

    hmmm …
    emang bisa sampe brapa RPM?
    mesinnya dmodif dmana, Gan?

    hehehe …

    kalau dilihat lihat sih isinya bagus …
    tapi tentu semua nanti kembali kepada para aparat pelaksananya ..

    kliatannya emang ada pasal yang bisa dibikin jadi ‘karet’ … you know what I mean lah .. hehehe … siap siap deh the next generation of ‘Mbak Prita’

  • uulgrs berkata:

    Umpama ki Ndoro, ngapunten … amit temen2 amit iki ngeposting JUANCOK PANCENE RAIMU DOBOL TENEN …….. COK …. JUANCOK. terus dilaporno na polisi …. langsung dikrangkeng Ndoro?????

  • KENA RPM DAH GUE berkata:

    Cie cie cie… Ndoro masuk tipi pagi ini, d undang k metro tv dri tulisan ini yow. Aq lngsung goggling bgtu narasumber namanya kok ndoro kakung hihi…

  • ngupingers berkata:

    ehm…ndoro juga sukak ngebahas yg beginian ya…ndoro kan lahir di orde baru

  • Danish berkata:

    numpang tanya ndoro.. kira2 konten yang dilarang isinya yang bagaimana? apa yang tentang homosexual juga dilarang? berarti semakin sulit berekspresi bila kita cukup berbeda dari orang kebanyakan ya? trimakasih..

  • Danish berkata:

    iya nih, aku juga laginonton metro.. akhirnya liat juga orangnya.. dulu aku belajar ngeblog dari tutorial ndoro lho.. trima kasih lagi..

  • budi herprasetyo berkata:

    ndoro, supaya RPM itu jelas, isinya bisa kita bahas di Blog ini ? Diskusi anda bersama bung enda di metro ciamik punya..tapi klo “berantem” dengan staff ahli kagak ada menangnya.soale orang pinter kalah ama orang ngeyel..hahaha

  • Galuh Ristyanto berkata:

    Harusnya yang jadi Menkominfo tu kang Onno W Purbo. Yang lebih ngerti seluk beluk informatika. Tifatul mah cuma pernah doank kuliah di Informatika. Tapi politiknya yang terlalu kental. Jadi Menkominfo, baru belajar tentang IT lebih jauh. Jah….masa jadi menteri baru belajar apa yang dipegangnya.

  • Contentury berkata:

    RPM ki opo tho? Rencana Pengalihan Masalah ya?

  • agus berkata:

    keliatannya aturan main RPM terlalu dipaksakan, padahal kita berharap aturan main yang ada dalam diri kita masing-masing, dipupupu dan menjadi budaya kita itulah yg lebih penting, jangan dipaksa2. sebab biasanya kalau sudah dibuat aturan, orang kita suka melanggar, tapi kalo aturan itu berupa moral yang tertanam dalam diri masing2. jadi ya…. gak usah ada aturan la…., kita sadar dan kita siap menyadarkan orang lain kok…, itu sudah jadi kebutuhan kita sebagai mahluk sosial saya pikir

  • Tukang belanja berkata:

    Wah Mas Yusuf bisa dikategorikan ahli forensik digital ya, mampu melacak lalu lintas informasi. Tolongin KMRT dong untuk bersaing dengan R. A.
    Mengenai RPM, lah yang UU ITE aja belum selesai masa udah mau korespondensi lagi. Banyak kerjaanya dong si caplang hehehe. Bawa motor lagi nih ke DPR.

  • aneka berkata:

    saya tadi pagi lihat wawancaranya di tivi. ada-ada aja nih orang2 bikin peraturan…..

    turut prihatin dengan menkominfo…. perlu diketahui urusan kominfo tidak hanya urusan facebook dan internet aja pak mentri. lebih banyak yang harus diurusi daripada menghabiskan waktu saja. kemaren bikin UU ITE sekarang ada lagi RPM.

    bikin robot kek, bikin pesawat, bikin satelin , jangan bikin aturan2 melulu, bisa2 depertemen informasi menggantikan fungsi DPR nih kalo kerjanya bikin undang2 melulu

  • Riza berkata:

    Belum berani komentar banyak, belum baca isi RPM. Tapi agak heran juga, kenapa ya negeri ini doyan mengeluarkan peraturan yang ujung-ujungnya kontroversi? Hmmm

  • antown berkata:

    tolak, tolak, tolak RPM…
    tolak RPM sekarang juga

  • indonesiatekno berkata:

    Kalau menurut saya, peraturan kan dibuat untuk kebaikan. Kalau memang menghasilkan kondisi yang lebih baik ya harus kita dukung. Hanya saja perlu dikomunikasikan dengan baik.

    Mungkin kita bisa memberikan masukan ke Bung Tifatul…

  • alisyah berkata:

    Sejauh ini, pemahaman saya mengenai maksud pembentukan Peraturan Menkominfo adalah untuk melindungi kepentingan umum dari berbagai jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

    Namun saking banyaknya influence blogger/tweeps yang menyuarakan penolakan, terutama di twitter, jadinya yang lain tinggal RT dan latah untuk tidak setuju. Jadinya gak ada beda ama pendemo yang gak ngerti kenapa dan untuk apa mereka demo.

    Kalau ada sebagian atau keseluruhan peraturan yang merugikan masyarakat umum, bisa kasih masukan pada kemenkominfo. Tapi kalau alasan ngerepotin, nambah-nambahin kerjaan, itu udah alasan personal.

    Itu menurut saya. Salam.

  • Adrie berkata:

    Tapi yang bakal dikontrol kan Internet Service Provider (ISP)-nya. Nukan kita para blogger dan penulis. Jadi, kalau konten kita gak bermasalah (pornografi, prostitusi, dll) rasanya gak apa-apa tuh…

  • kusumah wijaya berkata:

    saya belum tahu hari ulang tahun rumah web mas, hehhehe

    salam
    Omjay
    http://wijayalabs.com

  • Agung Suparjono berkata:

    Semoga menkoinfo g memaksakan kehendaknya

  • NONTON FILM berkata:

    saya gak setuju ndoro……….

  • CIPTO berkata:

    Tolak!!! #tolakrpmkonten ndoro…

  • gali berkata:

    Emang RPM tidak jelas mau ngapain….
    Tapi lumayan tuh.. bakal banyal lowongan untuk pekerja IT indonesia..
    Khususnya bagian sensor.. siapa tahu banyak email pejabat yang ndka bener bisa kena sadap……

    wes he wes he weeeeeeeeeeesss

  • ghani arasyid berkata:

    saya belum paham… yang jelas pembatasan konten perlu kalo ada hubungannya dengan pertentangan atas nama SARA X(

  • zhafir berkata:

    kayanya ndoro kakung salah tuh, harusnya kan rotation per minute bukan revolution πŸ˜€

  • kulisetrum berkata:

    Ndoro udah bener kok, Revolution, ndak ada yg berotasi di mesin. Didapet dari hitungan jumlah piston bekerja satu putaran penuh per menit.. (inforapenting…)

    Ndoro kok kaya ndak semangat di TVRI ya? Apa gara2 KRMT gak jadi mampir?

  • Obi berkata:

    ultah rumah web kynya…tepat hari postingan artikel ini (cuman nebak :))

  • morishige berkata:

    saya sih jelas nolak ndor.. TOLAAAK!!

  • lia berkata:

    sudikah menuju status quo zaman orde baru???

    pengen internetnya ky myanmar, china, korut atau talibanisme??? ..gwt d

    tanya kerbau yg bergoyang!!?

    setuju tolak rpm demi anak cucu, ….jangan demi penguasa lho

  • filesraid berkata:

    Bener tuh Ndoro Kakung, ane setuju ama pendapat Anda. Masalah internet gak perlu lah pakai diatur undang2 segala, sebagai mana yg Ndoro bilang di Metro kemarin2, masyarakat nanti akan melakukan kontrol sosial sendiri jika ada pelanggaran di dunia maya…

  • Anggara berkata:

    Salam kenal untuk Ndoro Kakung dan teman2 disini, maklum baru saja belajar ngeblog….
    Ndor kemarin saya lihat wawancaranya di Meto TV tentang RPM.
    Masih saja cara berpikir petinggi kita seperti zaman batu: yang paling benar adalah penguasa. Tapi harapan kita masih ada dalam rapat Kepresidenan kelihatannya Presiden kita kurang berkenan akan RPM karena memicu kontroversi di masyarakat. Maklum masih pusing dihadang berbagai kasus besar yang belum tuntas…..

  • roventyman berkata:

    hello salam kenal semua…..

  • edratna berkata:

    Di media presiden sudah mengingatkan kementrian ybs karena mlihat maraknya pembahasan di dunia maya tentang RPM ini.
    Tadinya saya berharap ndoro ngajak diskusi tentang apa sih RPM ini seperti diskusi saat uuite dulu…tapi kayaknya masih dipending dulu….jadi diskusinya juga bisa dipending.

  • Rafi berkata:

    Saya fikir, isu RPM ini hanya sebagai alat pengalihan aja dari kasus2 besar yg sedang terjadi saat ini.

  • dwiprayogo berkata:

    Kembali lagi kejaman Orba ni…
    Duh… bahkan presiden aja bisa disadap dengan bekingan RPM ini.

  • rafiq jauhary berkata:

    kayaknya tuh kembalinya ke masalah duit… pasti ada anggaran gede buat itu… semoga g terjadi yg enggak enggak lahh

  • haris berkata:

    Saya melihat acara tv eh ada ndoro…he…. jelas pembatasan RPM saya sangat tidak setuju.Apa lagi sekarang ini Indonesia sedang belajar dewasa,kalau toh memang ada konten yang tidak layak hendaknya biarkan masyarakat yang menilai toh sekarang ini rakyat yang menggunakan Internet sudah pintar(dikit).Kalau menurut saya tinggal dibuat saja tim untuk menampung kelukesah para netter, kalau ada indikasi perlu diproses…ya baru di bentuk tim pencari fakta (ceile…bahasanya udah kaya kapolda nih) maksudnya dibantu begitu.Itu pendapat saya….

  • baluran and me berkata:

    paling-paling yo ngono iku ndoro. mak byar! trus prepet..prepet… ilang mboh nang ndi…

  • sarah berkata:

    Kebanyak sih emang ngono sepakat deh aku.

  • tolak RPM dan tetep usut Century
    jangan sampai karena RPM masalah yang lalu2 jadi hilang menguap

    RPM hanya membatasi kreatifitas newbie2 seperti saya. Mungkin pemerintah/instansi2 tidak mau dikritik lewat internet
    cape deh

  • Ardy IBBC berkata:

    Wah… RPM itu isinya gmn sih..??? Ora mudeng aku ndoro… Hehehe… belum dapet apa yang menjadi kontroversial-nya nih… Katanya Pak Menteri… Ibu-ibu rumah tangga pada seneng tuh kalo RPM diberlakukan… Krn bisa mengontrol anak-anak yang terlalu kreatif akses ke situs Porno… Gmn dong…??? Ada yang bisa bantu infonya… Thanks…

  • rental mobil berkata:

    nice information….thanks

  • aimuz berkata:

    inilah negara kt ndoro
    kykny kok bnyak UU kt yg gk efektif sbnerny
    pasal2ny aj bnyk yg rancu mksudny

  • sibadu berkata:

    Saya rasa kurang logis kalau mendukung penolakan penerapan undang2 RPM dikarenakan takut penyedia jasa internet akan “ngambek”….

  • Program kasir berkata:

    yang penting tidak di salahgunakan…
    mudah-mudahan saling mengerti antara pemerintah dan rakyat tentang RPM ini ..

  • semakin banyak aturan buat pemegang aturan bisa seenaknya di salahgunakan, apa lagi kalau sebenarnya aturan itu sudah pernah di buat cuma isinya saja mungkin berbeda

  • Bingung juga mo ngasih komentar apa…. soalnya belum tau persis isi dari RPM…
    Tetapi intinya adalah jaminan untuk berekspresi, berpendapat harus dijamin oleh negara… jangan sampai dibatasi apalagi dikebiri…..

  • thanks to info…yang penting tidak di salahgunakan…
    mudah-mudahan saling mengerti antara pemerintah dan rakyat tentang RPM ini yah,,,,salam,,

  • eka berkata:

    hmmm. kurang ngerti jg, dan kurang tau persis ttg RPM. klo cenderung memberatkan saya dukung menolak !! hehe.. saluut buat yusuf atas pengabdiannya.mantap !

  • nining berkata:

    aduhhh2,, saya ndak ngerti deh klo masalah2 bgini,, ehe

  • aiva berkata:

    saya sih berharap gak muncul yang aneh-aneh ndoro…
    terkadang ilmu yang bermanfaat jika berada di tangan yang salah bukan malah menjadi anugerah tapi malah jadi petaka..
    semoga masih banyak pak yusuf- pak yusuf lainnya di luar sana, tentunya yang sama bijak dan ringan tangannya seperti beliau…

  • cinta berkata:

    mari yang baik kita ambil dan yang jelek kita tinggalkan, kan segala sesuatu ada sisi baik dan burknya, solusinya adalah komunikasi

  • informasi yang sangat menarik,, thank dah mau berbagi.

  • I like Your Article about RPM Pecas Ndahe Ndoro Kakung Perfect just what I was searching for! .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading RPM Pecas Ndahe at Ndoro Kakung.

meta

%d blogger menyukai ini: